PHRI Harap Kebijakan Stimulus untuk Industri Perhotelan – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

PHRI Harap Kebijakan Stimulus untuk Industri Perhotelan

Eko Dwi Sasono

KENDARIPOS.CO.ID –Pandemi virus corona (Covid-19) hingga kini belum berakhir. Industri perhotelan dan restoran sebagai salah sektor yang sangat terdampak dari berbagai sisi terpaksa menurunkan gaji hingga merumahkan karyawannya.

Sekretaris jenderal (Sekjen) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Eko Dwi Sasono mengungkapkan, industri perhotelan saat ini sedang menghadapi kepanikan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan stimulus untuk membantu menormalkan kondisi perekonomian di segala sektor khususnya restoran dan perhotelan.

“Saat ini karyawan hotel dan restoran yang sudah dirumahkan di Sultra sekitar 1500 karyawan sesuai data PHRI. Khususnya PHRI kita bisa bertahan hingga akhir Mei 2020, jika bulan Juni dan Juli masih berlanjut maka bisa saja promo yang ditawarkan yaitu dengan menjual hotel, bukan lagi menjual produk hotel,” ujarnya, pekan lalu.

Lanjut dia, kondisi perhotelan yang semakin memburuk akibat pandemi Covid-19 menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan sehingga mereka harus kehilangan pendapatan.
Hotel dan restoran tersebut, kata dia, tidak mampu lagi membayar listrik, pajak, tarif internet, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya.

“Kondisi ini membuat para owner hotel menutup dan menunggu kapan hotel akan dijual. Sementara ini, hotel yang bertahan hanya beberapa hotel bintang yang sebagian bekerjasama dengan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Di lain sisi, kata dia, biaya BPJS juga masih memberatkan karena tidak ada kebijakan penopang agar ada pengurangan iuran atau penundaan pembayaran. Kemudian, PLN tidak memberikan kebijakan keringanan tarif listrik sedangkan kebijakan relaksasi perbankan dinilainya tidak memberikan kemudahan bagi industri perhotelan.

“Perbankan juga justru merugikan nasabahnya dengan restrukturisasi ini. Debitur harus melunasi biaya bunga dan penambahan kredit selama satu tahun. Kami merasa dirugikan di sini,” imbuhnya.

Menurutnya, sejauh ini belum ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada pengusaha industri perhotelan.

“Pemerintah daerah selalu berkata menunggu kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.

Dijelaskan, pihaknya masih dibebankan pembayaran abondemen sesuai kWh listrik dengan total sekitar Rp 10 juta, sementara tidak ada pemasukan hotel.

“Kami minta agar PLN mempertimbankan ini. Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar bisa ditunda dulu selama satu tahun, karena memang industri perhotelan dan dunia usaha tidak jalan,” tandasnya. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy