Permohonan Tanah Pemkab Kolaka Belum Masuk Aplikasi – Kendari Pos
Metro Kendari

Permohonan Tanah Pemkab Kolaka Belum Masuk Aplikasi

Kepala BPN Kota Kendari Irwan Idrus saat menjalani rapat daring dengan KPK, Pemprov dan BPN Kabupaten/Kota se Sultra, kemarin (20/5). Rapat itu membahas persoalan aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat. LUKMAN/KENDARI POS

KENDARIPOS.CO.ID — Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kolaka Poitu Murtopo mengeluhkan sertifikat aset pemerintah berupa sebidang tanah di Kecamatan Kadia, Kota Kendari tak kunjung diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari. Curhatan itu ia sampaikan saat rapat via daring dengan Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah Nasution, Pj Sekprov Sultra La Ode Ahmad Pidana, Kepala BPKAD Sultra Hj. Isma, Kakanwil BPN Sultra Kalvyan Andar Sembiring dan Kepala BPN kabupaten/kota se Sultra, kemarin (20/5).  

Kepala BPN Kota Kendari Irwan Idrus menanggapi dengan dingin narasi yang disampaikan Sekab Kolaka. Lahan Pemkab Kolaka di Kendari yang diatasnya beridiri Kantor Penghubung Kolaka, kata dia, permohonan pembuatan sertifikat-nya belum masuk aplikasi milik BPN. Jadi belum diproses, kalau sudah masuk maka akan diproses. 

“Kalau telah terdaftar di aplikasi, berarti syaratnya sudah lengkap. Seperti, ada data yuridis, dikuasai secara fisik, lalu dilakukan pengukuran. Nanti ada tim peneliti tanah yang memastikan adanya hubungan pemohon dan tanah itu. Sekarang tanah Pemkab Kolakabelum clean and clear karena diduga bermasalah dengan pihak ketiga. Jadi kita belum bisa proses pembuatan sertifikatnya,” ujar Irwan disela-sela  rapat daring itu. 

Irwan menerangkan meskipun secara nonformal telah mengajukan pembuatan sertiifikat, namun belum terakses dalam aplikasi BPN. Maka itu belum dinyatakan sebagai permohonan. Mekanisme pendaftaran, kata dia, adalah bila sudah diajukan berkas dan telah diverifikasi. Termasuk menyelesaikan biaya administrasi karena akan diurus secara rutin. 

Ia mengaku belum tahu secara pasti ihawal aset Pemkab Kolaka yang dimohonkan. Harusnya Pemkab Kolaka memberikan data. Selain itu, kata dia, bisa juga mengajukan surat blokir agar 

BPN bisa menolak permohonan dari pihak lain untuk memiliki tanah itu. “Kita tidak bisa memproses permohonan pembuatan sertifikat tanah, bila belum didaftar secara formal,” cetusnya.

BPN Minta Pemprov Berinisiatif Daftarkan Tanahnya

Tak sedikit tanah milik Pemprov di Kendari bersengketa, seperti P2ID, PGSD dan lainnya. Penyebabnya, tanah itu tak dikuasai secara fisik dan pemerintah belum tentu memiliki catatan kepemilikan aset.

Kepala BPN Kendari Irwan Idrus mengatakan agar tanah pemerintah tak bermasalah, Pemprov harus berinisiatif mendaftarkan permohonan pembuatan seritifikat tanah. Katanya, BPN tak mungkin menarik-narik Pemprov melakukan permohonan, harus inisiatif yang bersangkutan. 

Sebenarnya mudah menerbitkan sertifikat tanah milik Pemprov. Itu karena lebih banyak yang dikuasai, seperti sekolah, gedung, kantor dan sebagainya. Kalau tak ada alas hak, kata dia, itu tak masalah, karena yang terpenting penguasaan fisik. BPN akan menerbitkan sertifikat juga karena berdasarkan penguasaan fisik lapangan. “Penguasaan fisik lapangan adalah dasar paling kuat untuk menerbitkan sertifikat. Hanya saja pendanaan Pemprov yang tak jelas untuk mengurus masalah aset,” beber Irwan. 

Sebelum adanya audit aset daerah dilakukan lembaga berwenang, kata dia, pemerintah daerah tak begitu antusias mendaftarkan pembuatan sertifikat tanah di BPN. Namun karena 

kini audit barang negara makin intens, maka pemerintah berupaya mensertifikatkan agar tak mendapat predikat disclaimar dari hasil audit. (m3/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy