Pemkab Muna Serahkan Aset Rp 547 Juta ke Kejari – Kendari Pos
Muna

Pemkab Muna Serahkan Aset Rp 547 Juta ke Kejari

Anggota DPRD Muna, Andi Sapri menyerahkan pandangan Fraksi PDIP soal penyerahan aset pada Wakil Bupati, Abdul Malik Ditu, kemarin.


KEDNARIPOS.CO.ID — Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna menyerahkan dua unit rumah dinas pada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, resmi mendapat persetujuan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua unit bangunan senilai Rp 547 daerah tersebut selanjutnya menunggu proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Wakil Bupati Muna, Abdul Malik Ditu, menerangkan, aset yang akan diserahkan tersebut merupakan dua unit rumah yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2017 melalui belanja modal yang melekat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dua unit rumah itu berada di dekat kantor Kejari. “Penyerahan aset ini dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan Pusat,” katanya, Senin (11/5).

Malik Ditu menerangkan, rencana penyerahan aset mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2016 pasal 329 ayat dua huruf d tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Prosedurnya diatur dalam pasal 331 ayat 1 huruf a yang menyebut penyerahan aset harus melalui persetujuan DPRD. Pemkab sudah melayangkan surat permintaan pandangan DPRD Muna atas rencana tersebut.

“Dewan menyatakan setuju atas penyerahan aset ini,” sambungnya. DPRD Muna secara bulat menyatakan mendukung rencana pelepasan aset dua unit rumah kepada Kejari. Seluruh fraksi yang diwakili 17 anggota yang hadir menilai keputusan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. “Kami dukung asal memenuhi semua peraturan yang berlaku,” kata Andi Sapri saat menyampaikan pandangan Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Sementara pihak Fraksi Hanura menambahkan agar Pemkab ikut menginvertarisir seluruh aset milik daerah agar lebih tertib administrasi dan tertib hukum. Selain itu, meminta Pemkab agar menarik seluruh aset yang masih dikuasai mantan pejabat baik rumah maupun kendaraan. “Kami setuju dua aset diserahkan dan meminta Pemkab menarik aset lain yang dikuasai mantan pejabat. Pemerintahharus tegas dalam urusan aset,” pinta Risna Djuuli saat menyampaikan pandangan fraksinya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy