Nilai Zakat Fitrah Pemkab Muna dan Buton Bertambah – Kendari Pos
Buton

Nilai Zakat Fitrah Pemkab Muna dan Buton Bertambah

Abdul Azis Teo

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna resmi menaikkan nilai zakat fitrah 1441 hijriah atau tahun 2020 masehi dibanding tahun sebelumnya. Penetapan dilakukan usai Pemkab menggelar rapat bersama pihak Kementerian Agama Kabupaten Muna.
Kenaikan nilai zakat setelah memerhatikan kondisi harga umum di pasar. Zakat fitrah ditetapkan sebesar Rp 40 ribu per jiwa untuk masyarakat yang bahan konsumsi sehari-harinya setara beras kepala. Pada tahun lalu, zakat kategori itu senilai Rp 35 ribu. Sementara untuk zakat beras dolog atau beras biasa ditetapkan Rp 35 ribu atau naik dari sebelumnya Rp 30 ribu. Kenaikan nilai juga terjadi di kategori pengkonsumsi jagung yakni Rp 20 ribu dari awalnya Rp 18 ribu.

Kenaikkan nilai zakat tersebut menyesuaikan harga satuan per kilogram beras dan jagung di pasar jelang Ramadan. Harga beras kepala misalnya, naik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 11 ribu per liter. Beras dolog atau beras biasa naik dari Rp 8.500 menjadi Rp 9.500. Perbandingan dilakukan antara waktu menjelang Ramadan 2019 dan 2020. Sedangkan nilai zakat masing-masing diperoleh dari hasil konversi harga per liter dikali 3,5 liter. Misalnya, Rp 11 ribu dikali 3,5 liter menjadi Rp 38.500 dan dibulatkan Rp 40 ribu.

“Kenaikan zakat itu menyesuaikan data harga terbaru hasil survei Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat saat menjelang ramadan. Penetapan itu sudah resmi dimuat dalam SK Bupati nomor 138 tahun 2020,” kata Abdul Azis Teo, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Muna, kemarin.

Pemungutan zakat akan dilakukan oleh juru kutip atau disebut Amil yang ditunjuk Pemerintah Desa masing-masing dengan memerhatikan protokol kesehatan jaga jarak fisik. Setiap tempat pengumpulan juga wajib dilengkapi fasilitas cuci tangan dan disemprot cairan disinfektan secara rutin. Sedangkan penyalurannya tidak dianjurkan menggunakan kupon dan berkumpul di satu tempat, melainkan dibagikan kepada mustalik (penerima) secara door to door. “Aturan jaga jarak ini untuk mencegah penularan Covid-19,” terangnya.

Khusus ditengah pandemi saat ini, pengumpulan dan penyaluran zakat diimbau memerhatikan kebutuhan paling urgen. Zakat bisa berupa makanan pokok maupun uang tunai, tergantung prioritas penerima. Hal itu agar nilai zakat dapat langsung dimanfaatkan dan signifikan membantu mustalik. “Apa kebutuhan mendesak itu, Amil atau pengurus harus menyesuaikan kondisi setempat atau di desa masing-masing,” tandas Abdul Azis Teo.

Di Buton, keputusan serupa juga sudah ditandatangani Bupati, La Bakry. Setiap muslim di daerah itu wajib membayar zakat senilai Rp 35 ribu bagi warga yang rutin mengonsumsi beras. Sedangkan bagi mereka yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok, dikenakan zakat setengah dari nilai beras itu yakni Rp 17.500.

Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setkab Buton, Sardiman, mengatakan kadar zakat bahan makanan pokok baik beras maupun jagung yakni sebanyak 3,5 liter per jiwa. Kemudian pemerintah membagi dua jenis beras yang rutin di konsumsi masyaratnya. Ada beras kepala dan beras biasa. “Di sini harga beras kepala itu rata-rata Rp 10 ribu perliter dan beras biasa Rp 9 ribu, lalu jagung Rp 5 ribu. Tinggal dikalikan saja dengan 3,5 liter, itulah kewajiban zakat kita,” jelasnya.

Zakat fitrah tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Acuan tertinggi tetap Rp 35 ribu. Sedangkan terendah juga 18 ribu. Itu karena kondisi perekonomian di daerah masih stabil. Sehingga harga-harga di pasaran juga belum berbeda. “Itu berdasarkan harga rata-rata di pasar,” sambung Sardiman. Dalam ketetapan itu Bupati juga mengatur penyerahan laporan tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat itu secara berjenjang. Pertama, unit pengumpul zakat (UPZ) wajib melaporkan secara tertulis kinerjanya pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Buton juga melaporkan hal yang sama pada bupati melalui Bagian Kesra.

“Jadi keputusan ini sudah mulai berlaku sejak diteken tanggal 4 Mei lalu. UPZ sudah bisa bekerja. Laporannya kita tunggu paling lambat minggu kedua Juli,” tandasnya. (b/ode/lyn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy