Nasib PNS di Tangan Presiden: Kewenangan Kada Dicabut, Usulan Mutasi tak Mudah Lagi – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Nasib PNS di Tangan Presiden: Kewenangan Kada Dicabut, Usulan Mutasi tak Mudah Lagi


KENDARIPOS.CO.ID — Kekuasan Presiden terhadap PNS kian kokoh. Nasib PNS, entah soal pindah, mutasi maupun pengangkatan berada di tangan presiden. Kuasa presiden itu terlegitimasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tetapi kewenangan Presiden didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota. Dalam PP itu juga mengatur kedudukan jabatan fungsional, mutasi jabatan pimpinan tinggi (JPT), penugasan PNS, pengembangan kompetensi, batas usia pensiun pejabat fungsional yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraan jabatan akibat dari penataan birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, La Ode Mustari mengatakan, belum ada turunan PP itu ke daerah, termasuk di Provinsi Sultra. “Saat ini kewenangan tertinggi untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS ada pada presiden. Namun di daerah kewenangan itu berada di tangan gubernur, wali kota dan bupati. Tetapi ingat jika ada hal yang tidak sesuai, kewenangan itu bisa saja serta merta di cabut oleh presiden dari kepala daerahnya,”kata Mustari kepada Kendari Pos, Senin (18/5) kemarin.

Mantan Pj.Sekprov Sultra itu menambahkan, ayat 2 PP Nomor 17/2020 itu disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota.

“Kewenangan presiden sesungguhnya tetap sama, namun pada PP terbaru (Nomor 17/2020,red) presiden berhak menarik pendelegasian tersebut dari kepala daerah bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,”terang Mustari.

Pasal 46 PP 17/2020 mengatur tentang ketentuan pangkat dan jabatan. Kini pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan. Pada PP sebelumnya (PP 11/2017), Pasal 46 berbunyi pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan dampak. “Artinya di dalam PP 17/2020 itu yang berlaku saat ini, pangkat dan jabatan hanya bentuk pangkat dan jabatan, tanpa ada penilaian berdasarkan tingkat kesulitan atau tanggung jawab tugas yang diembannya,” ungkap Mustari.

Sementara usulan pindah atau mutasi saat ini sudah tak semudah seperti sebelumnya. Pasal 178 PP 17/2020 mengatur, pengembangan karir PNS yang dilakukan melakukan melalui mutasi atau promosi dalam dilakukan hanya dengan melalui penugasan, bukan lagi penugasan khusus seperti yang ada di dalam PP Nomor 11/2017. “Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3), pengembangan karier dapat dilakukan melalui penugasan,” kutip Mustari.

Kemudian dalam Pasal 202 ayat 1 dijelaskan bahwa penugasan sebagaimana dimaksud pasal 178, merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan tugas jabatan di lingkungan instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Ditambahkan satu klausa baru yang sebelumnya tidak ada pada PP 11/2017. Klausa baru tertuang pada ayat 1a yang berbunyi, penugasan sebagaimana dimaksud pada pasal 178 dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam Pasal 203 ayat 3 tentang pengembangan kompetensi di lingkungan PNS, disebutkan setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan. “Jadi ASN tidak serta merta mengusulkan dirinya untuk pindah begitu saja. Terkecuali ada penugasan untuk melakukan tugas di instansi pemerintah atau luar instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dimana pengusulan itu langsung kepada kepala daerah masing-masing dengan tembusan langsung kepada presiden melalui kepala daerah masing-masing,” tutup Mustari. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy