MUI Desak Presiden Batalkan Peraturan Pelonggaran Transportasi – Kendari Pos
Nasional

MUI Desak Presiden Batalkan Peraturan Pelonggaran Transportasi

Munahar Muchtar


KENDARIPOS.CO.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari berbagai daerah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang melonggarkan moda transportasi di tengah wabah COVID-19. “Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra, baik darat, laut maupun udara,” kata Ketua Umum DP MUI Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (8/5).

Dalam siaran pers tersebut ditandatangani 32 pimpinan MUI daerah. Secara umum MUI tingkat daerah meminta kebijakan pemerintah tidak memicu semakin tersebarnya COVID-19 melalui pemudik. Dia mengatakan Kebijakan Menteri Perhubungan melonggarkan moda transportasi bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Munahar juga mendesak pemerintah untuk tegas agar tidak ada tenaga kerja asing (TKA) China yang terus berdatangan ke Indonesia. Alasannya, TKA China berpotensi menjadi pembawa virus COVID-19 ke Indonesia. “Mendesak pemerintah Indonesia untuk menolak masuknya TKA China dengan alasan apapun juga, karena TKA dari China adalah transmitor utama virus corona yang sangat berbahaya dan mematikan,” katanya.

Dia juga meminta unsur MUI di daerah selama masa pandemi corona untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. “Dan jika ditemukan, segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya,” katanya.

Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan diperbolehkannya perjalanan ataupun transportasi baik udara, laut dan udara mengangkut orang membuat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga tidak setuju dalih Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa pembukaan moda transportasi merupakan penjabaran Peraturan Menhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idulfitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
“Dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan hanyalah retorika belaka sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan,” kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (8/5).

Baidowi mengatakan pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan menunjukkan ketidaktegasan pemerintah dalam menerapkan sejumlah aturan.
“Bila alasannya untuk pebisnis, atau pejabat, seberapa banyak mereka tersebut? Bukankah bisa di-klaster perjalanan pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang,” paparnya.

Wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mengatakan mengingat pengalaman yang terjadi di lapangan, tingkat kesadaran masyarakat untuk aktif melapor terkait Covid-19 tentu akan menyulitkan deteksi penyebaran. “Maka, dengan adanya kelonggaran akses transportasi ini harus diwaspadai gelombang II penyebaran virus Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya,” ungkap Baidowi.

Mantan wartawan yang karib disapa Awiek itu mengatakan, dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat imbauan physical distancing maupun social distancing yang dilakukan selama ini menjadi tidak terlalu bermakna.

Baidowi mengingatkan kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, tetapi masa inkubasi Covid-19 itu selama 14 hari. Nah, ujar dia, mengingat kejadian pertama kali masuknya virus tersebut ke Indonesia dari seorang WNA yang sama sekali tidak terdeteksi di bandara, tentu ini harus menjadi pembelajaran. “Terlebih perjalanan darat yang kontrol pemeriksaannya sedikit longgar,” pungkasnya.(boy/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy