Moda Transportasi Kembali Dibuka, Larangan Mudik Tetap Berlaku – Kendari Pos
Nasional

Moda Transportasi Kembali Dibuka, Larangan Mudik Tetap Berlaku

TRANSPORTASI

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan melonggarkan transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) mulai 7 Mei 2020. Penjabaran ketentuan ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, disebutkan bahwa kriteria yang diperbolehkan melakukan penerbangan domestik adalah pelanggan yang melakukan perjalanan kedinasan, hingga repatriasi WNI, pelajar, pekerja migran, dan pemulangan orang dengan alasan khusus.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hado Hasina, tidak ada perubahan aturan mengenai larangan mudik. Hingga saat ini, pemerintah masih memberlakukan kebijakan larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 25 Tahun 2020 tersebut. “Tidak ada yang berubah ya. Sama saja substansinya dengan apa yang telah disebarkan sebelumnya (Permenhub 25,red),” ujar Hado kepada Kendari Pos, Kamis (7/5).

Hado tidak menjelaskan maksud dari kelonggaran transportasi sebagaimana yang disampaikan Menhub Budi Karya. Yang pasti, kata Hado, operasional moda transportasi darat, laut, dan udara masih mengacu pada Permenhub 25 yang berlaku sejak 24 April 2020.

Bagi penumpang yang masuk ke dalam kategori perizinan khusus, wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Penumpang harus mengisi kelengkapan dokumen dan melampirkannya sebelum keberangkatan. Bagi ASN, TNI, dan Polri wajib menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II. Untuk pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, unit pelaksana teknis, satuan kerja (Satker), organisasi nonpemerintah atau lembaga usaha, menunjukkan surat tugas yang ditandatangani direksi atau kepala kantor.

Selain itu harus menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan PCR Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan,rumah sakit, Puskesmas atau klinik kesehatan. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Selanjutnya, menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).

“Penumpang juga harus melaporkan rencana perjalanan baik jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan,” pungkas Hado Hasina.

Dikonfirmasi terpisah, Branch Manager PT Garuda Indonesia Cabang Kendari, Syaiful Bahri mengatakan penerbangan rute Kendari-Makassar akan mulai beroperasi pada 10 Mei 2020.

“GA604/605 CGK-UPG-KDI tanggal 10 dan 11 Mei mulai operate (beroperasi) kembali,” ujar Syaiful, kemarin.

Ditanya mengenai kebijakan penerbangan maskapai Garuda Indonesia, Syaiful hanya merespons dengan menyampaikan keterangan resmi Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Dalam keterangan yang diterima Kendari Pos tersebut, Irfan mengatakan bahwa maskapai nasional Garuda Indonesia kembali melayani operasional penerbangan mulai tanggal 7 Mei 2020 pukul 00.01.

Layanan penerbangan akan dioperasikan dengan merujuk pada ketentuan kriteria masyarakat yang dapat mengakses layanan transportasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu penumpang yang akan melaksanakan tugas kedinasan, kepentingan umum, kesehatan dan medis, masyarakat yang akan pulang ke daerah asal, kebutuhan repatriasi, layanan fungsi ekonomi penting serta mobilisasi pekerja migran Indonesia maupun kriteria penumpang lainnya yang diatur sesuai dengan kebijakan yang diatur Gugus Tugas Percepatan Covid-19.

“Reservasi layanan penerbangan tersebut dapat diakses mulai Rabu 6 Mei 2020 melalui seluruh kanal penjualan owned channel tiket Garuda Indonesia. Dioperasikannya layanan penerbangan domestik ini kami lakukan berdasarkan komunikasi intensif bersama pemerintah dan otoritas terkait dalam memastikan kesiapan kebutuhan layanan penerbangan selaras dengan misi berkesinambungan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui implementasi protokol kesehatan yang jelas dan terukur, khususnya sebagaimana kebijakan yang diberlakukan otoritas terkait,” papar Irfan.

Untuk diketahui, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 mengatur pengendalian transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian untuk mudik di tengah pandemi virus corona. Transportasi yang diatur meliputi kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang seperti angkutan umum bus, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal laut, serta kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor.

Larangan ini berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), zona merah penyebaran virus corona, dan di wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB. Dalam aturan itu, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April hingga 8 Juni, dan untuk angkutan udara mulai 24 April hingga 1 Juni 2020. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy