MK Hadirkan DPR-Presiden dalam Sidang, MAKI: Rakyat Butuh Penjelasan – Kendari Pos
Nasional

MK Hadirkan DPR-Presiden dalam Sidang, MAKI: Rakyat Butuh Penjelasan


KENDARIPOS.CO.ID — Sidang judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK) terus berlanjut. Dalam sidang lanjutan pada 20 Mei mendatang, MK menjadwalkan menghadirkan pihak DPR dan Presiden untuk dimintai keterangannya.

Terkait hal tersebut, sebagai pemohon, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), mengharapkan Presiden bisa menjelaskan secara rinci soal aturan penanganan Covid-19 di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami telah mendapat surat panggilan dari Mahkamah Konstitusi untuk hadir sidang pleno pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 dengan agenda mendengarkan penjelasan DPR dan pendapat Presiden,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman dalam keterangannya, Minggu (17/5).

MAKI diketahui tengah menggugat Perppu 1/2020 ke MK. Dia mempersoalkan soal Pasal 27 yang tertuang di dalam Perppu penanganan Covid-19. Pasal 27 ayat 1 tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perppu mengenai pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara. Ayat 2 pasal itu memberikan imunitas bagi pejabat pemerintah pelaksana Perppu. “Kami selaku rakyat harus diberi penjelasan apa dan kenapa harus ada Perppu Corona yang didalamnya terdapat kekebalan absolut bagi pejabat keuangan (Pasal 27),” ujar Boyamin.

Meski Perppu 1/2020 telah disahkan menjadi UU, MK tetap melanjutkan sidang gugatan. Boyamin menduga, karena hingga hari ini UU penanganan Covid-19 belum diberi nomor dan belum ditayangkan dalam lembaran negara. “Dengan demikian yang berlaku masih Perppu sehingga MK sah untuk melanjutkan persidangan,” cetus Boyamin.

Boyamin menyampaikan, gugatan Perppu 1/2020 tidak menentang berlakunya kebijakan penanganan Covid-19, demi membantu rakyat menghadapi korona. Dia menegaskan, hanya menentang kekebalan absolut pejabat sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Perppu tersebut.
“Kami hanya ingin pejabat hati-hati, teliti, dan tidak korupsi dalam menjalankan amanah dengan bentuk dibatalkannya kekebalan pejabat yang tertuang dalam pasal 27 Perppu,” tegas Boyamin.

Boyamin memandang, dengan adanya kekebalan absolut maka dikhawatirkan pejabat akan ceroboh mengelola anggaran penanganan Covid-19 yang jumlahnya sebesar Rp 405,1 triliun. Dia pun lagi-lagi menegaskan, bahwa setiap anggaran yang keluar dari keuangan negara harus dipertanggungjawabkan.“Ibarat naik kendaraan di jalan, ketika ada rambu-rambu nyatanya masih banyak orang ceroboh sehingga kecelakaan, apalagi jika tidak ada rambu-rambu maka dapat dipastikan akan terjadi kekacauan,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy