Larangan Mudik Setengah Hati, Bandara Masih Dipadati Penumpang – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Larangan Mudik Setengah Hati, Bandara Masih Dipadati Penumpang

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah melarang keras mobilisasi mudik Idulfitri tahun 2020. Larangan itu diatur dalam Permenhub Nomor 25/2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Faktanya, bandara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten masih dipadati penumpang yang berjubel untuk mudik. Pelabuhan masih melayani pelayaran meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu lintas darat masih aktif.

Larangan yang dikemas dalam Permenhub masih setengah hati. Pantas saja jika persebaran Covid-19 ini masih merajalela. Rupanya pemicunya bukan semata-mata dari masyarakat yang masih abai dari protokol kesehatan namun aturan yang dibuat pemerintah tidak tegas.

Moda transportasi selama masa pandemi Covid-19 tidak ada yang ditutup. Namun pengawasan masing-masing jalur transportasi makin diperketat. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Letkol Marinir Benyamin Ginting mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada pelarangan transportasi laut. Namun beberapa perusahaan kapal memang banyak yang membatasi pelayaran, sebab jumlah penumpang yang menurun drastis. KSOP memberi izin namun dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.

“Sejak awal kami sudah memperketat pengawasan di pelabuhan, sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Saat ini makin diperketat. Harus ada beberapa persyaratan dokumen yang disiapkan setiap calon penumpang saat membeli tiket. Hal itu sesuai surat edaran (SE) Dirjen Perhubungan Laut Nomor 21 tahun 2020,”jelas Letkol Marinir Benyamin Ginting, kemarin.

SE Dirjen Perhubungan Laut yang berlaku sejak 8 Mei 2020 itu menegaskan calon penumpang yang tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan, tidak akan diberi izin berangkat (Lihat grafis). “Tanpa surat-surat tersebut, seseorang yang ingin melintas batas wilayah melalui jalur laut tak akan kita beri izin. Tetapi ini khusus angkutan orang. Sementara angkutan kargo dan barang masih tetap berjalan normal dari awal hingga saat ini,”ungkap Benyamin Ginting.

Bahkan saat ini KSOP telah membentuk posko-posko tim gabungan (check point) di beberapa pelabuhan penyeberangan guna perketatan pengawasan. Apalagi ini mendekati puncak-puncak orang akan keluar daerah menjelang mudik lebaran. “Check point di terminal pangkalan perahu sudah berjalan. Sementara untuk pelabuhan Nusantara nanti pada Rabu (21/5) akan dilakukan launching posko tim gabungan (chek point),” beber Benyamin Ginting.

Setiap unit dalam tim punya tugas masing-masing. Misalnya persyaratan tentang KTP dan data identitas lain akan diperiksa polisi. Surat keterangan negatif Covid-19 akan periksa tim dari kantor kesehatan pelabuhan, Dinas Kesehatan Provinsi atau kota. “Jadi begitu siklusnya kita sudah membagi tugas. Begitu juga dengan surat tugas, untuk TNI, Polri, ASN, Pegawai BUMN, BUMD kan harus memiliki surat tugas jadi ini juga sudah kita bagi,”terang Benyamin Ginting.

Arus transportasi memang tak bisa dibendung. Meski begitu, Pemprov Sultra melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra telah menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Pos Koordinasi Pengendalian Transportasi Masa Mudik Idul Fitri tahun 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Sultra. Posko pengendalian transportasi itu sebagai langkah antisipasi guna memastikan mudik sesuai prosedur dan protokol penanganan Covid-19.

Kepala Dishub Provinsi Sultra, Hado Hasina mengatakan saat ini pemerintah memang tidak pernah memberi izin masyarakat untuk melakukan mudik. Sebab jika nekat mudik akan di kenakan sanksi. Tetapi kalau bagi pebisnis masih bisa berjalan dengan tujuh syarat yang ditetapkan. “Anjuran kita sebenarnya melarang siapapun untuk mudik baik transportasi laut, darat maupun udara. Jadi kita perketat di persyaratannya sebelum diberikan tiket. Tetapi untuk masyarakat umum jika tetap nekat mudik maka akan ada penegakan hukum secara terkoordinasi dan terpadu atas tindakan pelanggaran dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya kepada Kendari Pos, Minggu (17/5).

Transportasi, kata Hado, memang tetap beroperasi tetapi syaratnya berat. Kalau itu tidak dilakukan berarti posko yang tidak bekerja. Jadi warga yang ingin tetap bepergian maka akan diperiksa di posko-posko perhubungan. Armadanya saat ini masih beroperasi tetapi penumpangnya sudah turun hingga 80 persen. “Armada itu tidak boleh dilarang. Jadi sekarang kalau mau berangkat misalnya ke Wakatobi, maka pihak posko disana harus di telepon dulu apakah bisa merapat atau tidak. Jika tidak boleh merapat maka tidak boleh menjual tiketnya,”ungkapnya. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy