Kinerja Petahana Menangani Covid-19 Berpengaruh pada Peluang Menang – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Kinerja Petahana Menangani Covid-19 Berpengaruh pada Peluang Menang

KENDARIPOS.CO.ID — Pilkada serentak 2020 resmi digelar 9 Desember nanti. Presiden Jokowi telah menetapkan Perppu Nomor 2/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 122A ayat 2 disebutkan bahwa Pilkada serentak yang seharusnya digelar pada September 2020 tidak bisa dilaksanakan. Hal ini karena saat ini Indonesia sedang menghadapi virus Korona atau Covid-19.

Penundaan Pilkada itu membuat para petahana punya banyak waktu untuk lebih intens menyolidkan barisan pemenangan dan dukungan masyarakat. Petahana harus lebih masif turun ke tengah masyarakat untuk menyosialisasikan visi misinya kelak. Sejatinya, gerakan pembangunan petahana baik pembangunan fisik maupun nonfisik termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan dapat diketahui publik melalui propaganda media massa.

Kendati Pilkada ditunda dari jadwal semula, bulan September, optimisme para petahana memenangi Pilkada 2020 tak pernah surut. Optimisme mereka bergelayut hingga di bulan Desember nanti. Bupati Buton Utara, Abu Hasan yang menatap singgasana bupati periode kedua menebarkan optimismenya menjadi kampiun pada kontestasi Pilkada 2020. Optimisme yang sama diungkapkan petahana lainnya, Bupati Konawe Selatan (Konsel), Surunuddin Dangga. Kedua petahana itu percaya diri menatap gelaran untuk merengkuh kemenangan di palagan Pilkada.

Abu Hasan yang sudah menetapkan bakal calon Wakil Bupati, Suhuzu tetap optimis bisa mendulang suara terbanyak dan meraih kemenangan.

“Pilkada diundur Desember. Saya bersama Suhuzu telah siap. Tak ada masalah. Tetap harus optimis untuk merebut kemenangan spektakuler. Simpul kekuatan dibangun dan mesin partai telah bekerja keras untuk meraup dukungan,” ujar Abu Hasan kepada Kendari Pos, Kamis (7/5) kemarin.

Ketua PDI Perjuangan Sultra itu menjelaskan, tingkat keterpilihan akan tergambarkan pada survey terakhir. PDI Perjuangan Sultra bakal melakukan survey sebanyak 3 kali di Buton Utara.

“Baru survey pertama dirilis dan tingkat keterpilihan saya sebagai kepala daerah masih cukup tinggi. Tidak masalah berapapun calon yang akan maju. Entah dua pasang atau tiga pasang, bagi saya sama saja,” tegas Abu Hasan.

“Pak Suhuzu dengan optimisme menang spektakuler di Dapil 1 yang selama ini secara terstruktur dan terukur sudah dibangun komunikasi politik.Saya terus melanjutkan konsolidasi di dapil dua dan dapil tiga. Insya Allah menang spektakuler berdasarkan realitas obyektif. Jadi diundur kapanpun pilkadanya, apakah Desember 2020 atau ada skenario lain misalnya nanti 2021 tetap saja saya Yakin Usaha Sampai (Yakusa). Rakyat semakin cerdas memilih pemimpin dan kepemimpinan yang bebas dari KKN,” sambung Abu Hasan.

Terpisah, Bupati Konsel Surunuddin Dangga mengungkapkan realisasi program kerja yang tertuang dalam konsep pembangunan “Desa Maju Konsel Hebat” sudah sangat mumpuni untuk menopang optimismenya mendulang kemenangan di Pilkada yang digelar Desember nanti.

Bagi Surunuddin Dangga, realiassi Desa Maju Konsel Hebat tidak cukup jika hanya lima tahun saja. Olehnya itu ia berharap seluruh masyarakat Konsel agar memberi kesempatan di periode kedua untuk menuntaskan program Desa Maju Konsel Hebat.

“Untuk mewujudkan Daerah Desa Maju Konsel Hebat ini harus berkelanjutan. Jika saya diberi kesempatan diperiode kedua, kita akan tuntaskan program yang telah kita rencanakan di RPJMD 2016-2021,” ungkapnya.

Sementara itu, pengamat politik Sultra, Dr. Muh Najib Husain menilai, pergeseran waktu pelaksanaan Pilkada 2020 menyebabkan konstalasi politik pada tujuh daerah di Sultra ikut berubah. Keberhasilan dalam penanganan wabah Covid-19 akan menjadi nilai plus terutama bagi para petahana.

“Pergeseran jadwal ini bisa jadi menguntungkan bagi petahana, bisa juga tidak. Tergantung bagaimana kinerja mereka di mata publik. Apakah mampu hadir memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat atau tidak,” ujar Najib Husain kepada Kendari Pos, Kamis (7/5) kemarin.

Menurut akademisi Fisip Universitas Halu Oleo (UHO) itu, regulasi yang memberikan keleluasaan kepada Pemda dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, memungkinkan petahana untuk melakukan interaksi lebih banyak dengan masyarakat dibandingkan penantang.
Namun, kata dia, penantang juga bisa menunjukkan kemampuan dalam menghadapi masalah yang terjadi saat ini sehingga bisa menyeimbangi petahana. “Seperti apa metode yang digunakan, bagaimana tim dari masing-masing kandidat bergerak, akan mempengaruhi citra mereka di mata publik,” imbuhnya.

Mengenai rekomendasi partai, Najib menilai ada kemungkinan terjadi perubahan. Sebab, tambahan waktu akan dimanfaatkan untuk melakukan lobi-lobi politik.

“Sebenarnya kalau seandainya Pilkada tidak ditunda, seharusnya bulan ini sudah ada finaslisasi partai mendukung siapa. Namun Karena Covid-19, saya meyakini akan terjadi pergeseran di beberapa partai,” tuturnya.

Kendati demikian, Najib memrediksi semua petahana akan dapat maju kembali di Pilkada nanti.

“Dukungan partai sekitar 60 persen mengarah ke petahana. Namun soal menang, tergantung pada kinerja mereka termasuk penanganan pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) saat ini menunggu petunjuk teknis KPU RI terkait perubahan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2020.

Perubahan tersebut mengacu pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5) lalu.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir mengatakan bahwa Perppu 2/2020 akan menjadi dasar bagi KPU RI untuk merancang kembali tahapan Pilkada yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Setidaknya ada empat tahapan yang sempat tertunda, yakni pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, dan pemutakhiran data pemilih. “Dengan keluarnya Perppu, maka pemungutan suara yang awalnya dijadwalkan September 2020, digeser menjadi Desember 2020. KPU RI saat ini sedang merancang kembali Peraturan KPU (PKPU),” ujar Abdul Natsir, Kamis (7/5).

PKPU tersebut, kata dia akan memuat hal-hal mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan Pilkada 2020. Misalnya, pemutakhiran data, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka KPU akan mempertimbangkan pelaksanaan tahapan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19.

“Misalnya saat ini berlaku physical distancing. Mengenai bagaimana KPU bekerja dengan tetap menjaga jarak sambil tetap melaksanakan tahapan, akan diatur dalam PKPU atau petunjuk-petunjuk lain yang akan dikeluarkan KPU. Yang pasti harus dimulai dengan KPU merancang perubahan tahapan. Rancangan PKPU rencananya akan diuji publik pekan depan dengan menghadirkan stakeholders terkait,” pungkasnya.(had/kam/uli/a)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy