Kepala OPD Pemkot Buabau Diminta Awasi Staf Agar tak Mudik – Kendari Pos
Bau-bau

Kepala OPD Pemkot Buabau Diminta Awasi Staf Agar tak Mudik

Wali Kota Baubau AS Tamrin

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan tegas sudah menyampaikan larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) ditengah pandemi virus corona. Larangan itu tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid-19.

Kebijakan itu menjadi dasar Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menyampaikan larangan serupa pada aparaturnya. Wali Kota Baubau, AS Tamrin, dengan tegas sudah meminta seluruh pegawai di otoritanya untuk tidak melakukan mudik lebaran. Masing-masing Kepala Organisi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengawasi stafnya agar tidak mudik.

“Saya akan membuat instruksi kepada pimpinan OPD untuk mengawasi aparatnya. Jangan ada yang mudik ataupun melakukan perjalanan luar daerah,” ulang AS Tamrin menegaskan, saat ditemui di rumah jabatannya, kemarin. Wali Kota Baubau dua periode itu mengakui, sebenarnya pihaknya menginginkan kesadaran untuk tidak mudik ataupun perjalanan luar daerah, muncul dari diri sendiri. Karena semua itu untuk kepentingan bersama dalam upaya memutus sebaran mata rantai virus corona. “Saya lebih ingin mengedepankan kesadaran diri. Jangan kecuali ada sanksi baru mau menurut.

Tapi kalau pada akhirnya hal itu (sanksi) kita anggap sebagai langkah yang bijaksana (untuk mencegah ASN mudik) maka kita akan lakukan. Tetapi kita harap sadar dirilah. Apalagi daerah yang sudah masuk zona merah (penyebaran covid-19),” sambung Ketua DPD PAN Baubau itu.

Baubau-1 itu menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan untuk bagaimana mobilisasi ASN yang masuk Baubau ataupun keluar kota tetap terpantau. Kalau perlu harus menahan diri dulu. “Yang tinggal di Baubau ada pegawai di Buton dan Buton Selatan. Nah untuk ini kita sementara pikirkan. Apakah kita buat semacam imbauan atau instruksi, karena memang belum ada instrumennya. Supaya misalkan PNS yang terlanjur di Baubau agar di Baubau saja dulu dan kalau sudah di Buton, maka di sana saja dulu. Bukannya kita larang, tetapi di tengah situasi seperti ini supaya tidak bolak balik dulu,” pungkas AS Tamrin. (b/ahi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy