Kenaikan Iuran BPJS Bebani Rakyat – Kendari Pos
Nasional

Kenaikan Iuran BPJS Bebani Rakyat

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah pusat tak kenal menyerah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Presiden RI Joko Widodo kembali menyetujui kenaikan iuran melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Padahal Mahkamah Agung sudah membatalkan Perpres No.75/2019 tentang kenaikan iuran BPJS.

Kenaikan iuran BPJS itu dinilai membebani rakyat. Sebab, disaat rakyat bergelut melawan pandemi virus korona (Covid-19), pemerintah justru menaikkan iuran. Kebijakan itu seperti tidak peka terhadap kondisi kebatinan masyarakat. Belum lagi masyarakat masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dampak pandemi Covid-19.

Meski beleid Perpres Nomor 64 tersebut telah diteken Jokowi pada 5 Mei lalu, rupanya belum diterima BPJS Kesehatan Cabang Kendari. “Kami belum menerima keputusan perihal kenaikan iuran BPJS Kesehatan,” ungkap Nofriawan, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kendari, Rabu (13/5) kemarin.

Lebih lanjut kata Nofriawan, apapun yang menjadi keputusan pemerintah, pihaknya akan tetap melaksanakannya. Termasuk menaikan tarif. “Biasanya informasi seperti itu secepatnya disampaikan ke kami. Intinya apa keputusan pusat kami ikuti saja,” kata Nofriawan.

Kendati belum ada informasi resmi dari kantor pusat perihal naiknya iuran BPJS Kesehatan tahun ini, Nofriawan mengimbau masyarakat agar tetap tenang sembari menunggu informasi resmi dari pusat.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Ini kan (yang beredar, red) baru sebatas informasi. Jikapun kemudian ada penyesuaian, kami akan informasikan sesegera mungkin,” kata Nofriawan.

“Yang terpenting saat ini masyarakat agar menjaga kesehatannya, kemudian membayar iuran seperti biasa yang telah ditetapkan pemerintah, guna menikmati layanan kesehatan yang lebih baik,” tambahnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kendari Pos, kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Adapun rincian kenaikan untuk peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Kemudian kelas II Iuran meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Sedangkan
kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Akan tetapi untuk kelas III, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III senilai Rp 35.000.

Di Sultra, dari 2.632.939 jiwa tercatat sebanyak 217.318 penduduk terdafar sebagai peserta mandiri PBPU dan BP. Sisanya sebanyak 1.209.244 jiwa adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan 584.213 jiwa PBI APBD. Kemudian segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) penyelenggara negara sebanyak 308.417 dan PPU pegawai swasta 90.282 jiwa. Adapun masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sebanyak 223.465 jiwa.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. “Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan Bukan Pekerja kelas III,” jelas Iqbal dalam siaran pers yang diterima Kendari Pos, Rabu (13/05).

Iqbal menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal. (ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy