Kasus KTP Palsu Masih Tahap Penyelidikan – Kendari Pos
Hukum & Kriminal

Kasus KTP Palsu Masih Tahap Penyelidikan

Muamar Lasipa SH

KENDARIPOS.CO.ID — Kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tak menunjukan perkembangan. Meski telah mengetahui, siapa pemeran utama penerbitan KTP tersebut, namun Penyidik Subdit III Jatanras Polda Sultra belum juga menetapkannya tersangka.

Pengamat Hukum Pidana, Muamar Lasipa SH menyayangkan lambannya penyidikan kasus ini. Padahal bukti sudah dikantongi penyidik kepolisian. Menurutnya, alat bukti yang diperlukan Polisi sudah didapatkan semuanya, tanpa perlu mencari lagi bukti ke Kemenkumham dan bank.

Penyidik telah mendapatkan informasi bahwa KTP tersebut dibuat untuk digunakan sebagai syarat pembuatan akta lahir anak Nuning dan Mr Wang. Polisi tinggal mengambil dokumen Akta Kelahiran anak yang telah terbit atau Kartu Keluarga yang telah terbit.

“Alat bukti pertama keterangan saksi-saksi, yang paling utama keterangan Istrinya yang telah mengakuinya. Alat bukti kedua dokumen KK atau akta kelahiran yang telah terbit dengan menggunakan KTP palsu tersebut. Alat bukti tambahan tinggal menyita dokumen Foto KTP yang dipalsukan dari Pelapor anggota TNI tersebut,” kata Muamar, Senin (25/5).

Dengan bukti ini kata dia, istri Mr Wang bernama Nuning, sudah dapat menjadi tersangka.

Jika dalam pengembangan kasus ini terungkap, adanya perintah dari Suami Nuning Mr Wang untuk membuat KTP, maka Polisi bisa menetapkan kedua pasangan suami istri tersebut sebagai tersangka. Dia menuturkan, barang bukti yang telah dilenyapkan Istri Mr Wang, tak menggugurkan pidana. Namun ini justru semakin menguatkan penyidik untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka pemalsu dokumen negara.

“Pada pasal 93 UU nomor 24 tahun 2014 tentang administrasi kependudukan menyatakan setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat atat dokumen kepada Instansi Pelaksana dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta,”jelasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Ferry Walintukan mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Polisi masih melengkapi pemeriksaan saksi-saksi. Untuk penetapan tersangka nanti setelah penyidik bersurat dari Kemenkumham Sultra dan BI. Langkah ini untuk mengetahui apakah KTP palsu tersebut pernah digunakan sebagai bisnis Mr Wang atau tidak.

“Iya, masih penyelidikan. Sementara masih pemeriksaan saksi-saksi,” katanya. (b/ade)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy