Jajaran OJK Dilarang Terima Parsel – Kendari Pos
Ekonomi & Bisnis

Jajaran OJK Dilarang Terima Parsel

Moh. Fredly Nasution


KENDARIPOS.CO.ID — Memberi hadiah atau parsel jelang lebaran sudah menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi seluruh jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Sulawesi Tenggara (Sultra), Moh. Fredly Nasution mengatakan, OJK melarang pihak manapun baik pemangku kepentingan, mitra, atau rekanan OJK untuk memberi hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran OJK dalam rangka hari raya keagamaan ataupun hari-hari lainnya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dan Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, rekanan, dan mitra kerja OJK agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun untuk setiap jajaran OJK,” tukas Fredly, kemarin.

Ia menegaskan bahwa OJK senantiasa mengedepankan penerapan nilai-nilai strategis yakni integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Hadiah dalam bentuk apapun kepada insan OJK merupakan bentuk gratifikasi yang berpotensi menciderai nilai-nilai stategis tersebut, khususnya integritas dan profesionalisme.

“Oleh sebab itu, OJK berkomitmen untuk tidak menerima hadiah, bingkisan, atau parsel dalam bentuk apapun baik dalam rangka hari raya keagamaan maupun hari-hari lainnya. Kalau ada yang melanggar, masyarakat dapat melaporkan melalui whistle-blowing system (WBS) kami,” terangnya.

Dijelaskan Fredly, ketentuan pelarangan menerima gratifikasi bagi jajaran OJK diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/PDK.06/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di OJK dan Surat Edaran Dewan Komisoner OJK Nomor 2/SEDK.06/2016 tentang Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi di OJK.

Sementara, landasan hukum OJK whistle-blowing system tertuang dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 33/PDK.02/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 3/PDK.02/2015. Selain itu juga diatur dalam Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 1/SEDK.06/2015 tentang Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di OJK. (b/uli)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy