Indeks Demokrasi Indonesia di Sultra Meningkat – Kendari Pos
Nasional

Indeks Demokrasi Indonesia di Sultra Meningkat

KENDARIPOS.CO.ID — Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tenggara (Sultra) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sultra mengalami tren meningkat. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sultra, Ahmad Luqman mengatakan, hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi ke dalam kategori kualitas capaian yakni kurang dari 60 berkategori buruk, 60-80 sedang, dan lebih dari 80 berkategori baik.

Ahmad Luqman menyebut, IDI Sultra tahun 2018 mencapai 74,32 meningkat dari tahun 2017 yang hanya 68,51. Aspek kebebasan sipil mengalami kenaikan dari 77,66 menjadi 79,77, aspek hak politik dari 40,49 menjadi 67,59, serta aspek lembaga demokrasi dari 69,74 menjadi 78,16.

“Semua masuk kategori baik. Secara keseluruhan, IDI Sultra pada tahun 2018 mencapai 74,32. Di Sulawesi, Sultra menempati urutan ketiga setelah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah,” ujarnya kepada Kendari Pos, Rabu (13/5).

Data itu terungkap dalam focus group discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang BPS Sultra secara virtual. Pesertanya dari berbagai kalangan seperti, jurnalis, instansi pemerintah, akademisi, politisi, hingga partai politik.

Ahmad Luqman menjelaskan indikator demokrasi di Sultra yang mendapatkan penilaian buruk pada tahun 2018 meliputi demonstrasi/mogok yang bersifat Kekerasan, penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berpendapat, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

“Biasanya, IDI dirilis pada bulan Agustus. Namun, dengan adanya pandrmik Covid-19, kami belum bisa memastikan apakah nanti bisa terlaksana tepat waktu. FGD ini pun seharusnya sudah selesai sejak Maret lalu. Setelah FGD nanti ada wawancara mendalam dari informan terpilih yang dianggap memahami persoalan ini,” jelas Ahmad Luqman.

Ahmad Luqman mengatakan, BPS menggunakan empat sumber data dalam mengukur IDI, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), dan lainnya, hasil focus group discussion dengan pihak terkait, serta wawancara mendalam (indepth interview).

“Jadi, FGD ini sebagai salah satu rangkaian dari penyusunan IDI. Di mana, kami mengonfirmasi beberapa informasi kepada pihak-pihak terkait. Misalnya, kejadian A dikonfirmasi ke narasumber B mengenai kebenarannya. FGD lebih kepada mencari informasi baru yang mungkin belum didapatkan sebelumnya,” ungkap Luqman.

Lanjut dia, tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Data-data untuk indikator tersebut yakni peristiwa atau kejadian dan aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di setiap provinsi, yang diperoleh melalui surat kabar, review dokumen, focus group disccussion, dan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan terpilih.

Dijelaskan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy