Gubernur Minta Awasi Penyaluran Bantuan – Kendari Pos
Metro Kendari

Gubernur Minta Awasi Penyaluran Bantuan

Gubernur Sultra Ali Mazi berdiskusi dengan
Pj Sekprov Sultra La Ode Ahmad Pidana.

KENDARIPOS.CO.ID — Gambar Gubernur Ali Mazi di karung bingkisan bantuan bahan pokok buat warga terdampak pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra. Gubernur Sultra Ali Mazi menyayangkan gambar dirinya yang tertera dalam karung bantuan Covid-19 menjadi bahan perdebatan.

Seharusnya, kata Ali Mazi, yang diawasi itu adalah penyalurannya. “Sudah bukan waktunya kita saling intrik, untuk mencari simpati masyarakat. Saya sudah tidak ada kepentingan politik lagi. Periode jabatan sebagai gubernur sudah habis,” katanya.

Saat ini waktu untuk mengawasi kinerja pemeritah. Anggaran Covid-19 Rp 400 Miliar sudah siap digunakan setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) . Pemerintah mulai bekerja. Sekarang silakan awasi. “Ada yang tidak sesuai dan melanggaran ketentuan perundang-undangan, silahkan langsung laporkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Halu Oleo Syamsul Alam menilai gambar gubernur di karung kemasan bantuan itu bukan sesuatu hal substansi untuk diperdebatkan.

Menurutnya wajah gubernur itu adalah identitas daerah. jadi hal wajar saat bantuan yang akan disalurkan dari pemerintah menggunakan wajah gubernur. Karena, meski bersumber dari BUMN namun penyalurnya adalah gubernur dan rakyat perlu mengetahui sebagai bentuk pertanggujawaban bila pemerintah telah melaksanakan tugasnya.

Penyaluran dengan identitas tersebut bisa mempermudah pengawasan bahwa, bantuan tersebut tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya, yakni bagi rakyat yang tidak mampu. “Ini bukan sesuatu yang besar untuk diperdebatkan, karena Presiden pun melakukannya,” terangnya.

Dituding menggunakan APBD dalam proses pencetakannya, Syamsul kembali mengungkapkan anggaran pemerintah saat ini baru dapat digunakan setelah ada persetujuan dari pemerintah pusat, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

“Jika percetakan itu dianggarkan, saat verifikasi di Kemendagri soal relokasi alias refocusing anggaran pasti akan ditolak. Menggunakan uang negara itu tidak mudah. Harus ada rancangan, kemudian persetujuan, barulah uang negara itu bisa dikeluarkan,” ucapnya. (yog/adv)

Rp 400 Miliar atasi Pandemi Covid-19

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 telah dikeluarkan. Refocusing dana APBD sebesar Rp 400 miliar kini sudah dapat diaplikasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra sesuai kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Seluruh pihak harus bersatu membantu pemerintah menangani pandemi.

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Halu Oleo Syamsul Alam mengatakan perkara virus corona bukan hanya urusan Pemprov atau RSU Bahteramas namun masalah bersama semua lapisan masyarakat. Semua pihak berkewajiban bahu-membahu melawan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sultra

Katanya, persoalan Covid-19, baik administrasi dan keuangan itu bersifat sentral, berada di Pemerintah Pusat. Prinsip kehati-hatian agar tidak terjerat kasus hukum menjadi kunci kelambatan proses di tataran birokrasi. “Hal itu terbukti, sejumlah kebijakan mengenai Covid-19 berubah sewaktu-waktu. Terakhir Pemerintah pusat baru menegaskan, Pemda dapat mengambil langkah konkrit sendiri dengan catatan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Ini kebijakan yang mungkin telat, tapi cukup memberikan spirit bagi pemda untuk melakukan percepatan kerja-kerja penanganan Covid-19, khususnya di Sultra,” terangnya.

Dalam penentuan refocusing APBD, menurutnya daerah tidak bisa berbuat banyak. Meski memiliki kewenangan, namun penentu kebijakan akhirnya adalah pemerintah pusat. “Kabar gembirannya, kini Peraturan Gubernur atas relokasi anggaran penanganan covid-19 telah dikeluarkan. Artinya, kini Pemprov sudah bisa melaksanakan tugas-tugasnya untuk penanganan Covid-19 di Sultra,” jelasnya.

Untuk itu, kini saatnya mengawasi pemerintah dalam melaksanakan tugas penanganan pandemi. Mulai dari kesiapan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, serta penanganan jaringan pengaman sosial atau sosial savety net. Pengawasan itu untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan percepatan penanganan pandemi. (yog/adv)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy