DPR Ngotot, DPD Minta Pilkada Dikaji Ulang – Kendari Pos
Politik

DPR Ngotot, DPD Minta Pilkada Dikaji Ulang

La Nyala – Ahmad Doli Kurnia

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR memutuskan penyelenggaran Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penetapan Pilkada serentak pada 9 Desember bukan perkara mudah. Karena harus menyamakan pandangan antara DPR, pemerintah dan KPU. Oleh sebab ?itu, pihaknya tidak ingin terlalu lama mengulur waktu akibat Covid-19 ini.

“Namun dalam situasi yang serba tidak pasti menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kita tidak bisa berlama-lama larut dan dikalahkan oleh keadaan,” ujar Doli, Jumat (29/5). Doli mengatakan, sampai saat ini belum ada vaksin untuk Covid-19. Sehingga memang keputusan penyelenggaran Pilkada 2020 perlu diambil. Tentunya dengan protokol kesehatan.

“Karena itu, yang paling mungkin kita lakukan adalah mengambil sikap atau keputusan yang dalam waktu terukur menjadi sebuah kepastian. Karena hidup manusia harus terus berjalan,” katanya. “Prinsipnya, Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 itu harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan tetap menjaga kualitas demokrasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Doli juga mengajak semua pihak termasuk para pemantau pemilu untuk menyesuaikan diri menghadapi Pilkada. Disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan akan menjadikan Pilkada serentak ini bisa berjalan lancar. “Kita, mengajak kawan-kawan penggiat demokrasi, pemerhati Pemilu bersama-sama masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokrasi kita dengan pendekatan baru melalui Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 secara baik,” jelasnya.

Sebelumnya, ?pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) KPU dan DPR sepakat penyelenggaran Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada serentak diputuskan 9 Desember 2020 ini sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Nyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan untuk pelaksaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Pasalnya, Kemenkes dan Gugus Tugas dari BNPB belum pernah menyatakan wabah ini berakhir.

Menurut La Nyala, sampai hari ini masih banyak daerah, baik provinsi maupun kota kabupaten yang masih dalam zona merah. Bahkan kurvanya belum menurun. Malah di sebagian daerah menunjukkan tren naik. “Belum dari sisi kualitas pilkada apabila diselenggarakan dalam situasi dimana pandemi belum dinyatakan berakhir. Ini penting untuk dikaji secara mendalam, termasuk apa urgensinya harus dipaksakan tahun ini?,” ujar La Nyala kepada wartawan, Jumat (29/5).

LaNyalla mengatakan, republik ini tidak terancam bubar hanya karena pilkada ditunda. Sebab, sudah ada mekanisme bila masa jabatan kepala daerah berakhir, bisa ditunjuk pelaksana tugas untuk menjalankan pemerintahan daerah. “Justru republik ini akan semakin menderita, bila wabah ini tidak segera berakhir. Semua akan terganggu. Sehingga sebaiknya pemerintah fokus menangani wabah ini dan dampaknya bagi masyarakat,” imbuhnya. (wan/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy