Dilema Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Oleh : Dr. Winner A. Siregar, MH – Kendari Pos
Opini

Dilema Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, Oleh : Dr. Winner A. Siregar, MH

KENDARIPOS.CO.ID — Hari-hari ini pemerintah mengalami dilema (konstitusional? -banyak yang suka dengan kegenitan memakai istilah ini) dalam penanganan Covid 19. Hari-hari yang akan semakin menegangkan, karena ketakmenentuan situasi dan suasana.

Dimana-mana sudah jamak kebosanan dengan keadaan, pembatasan sosial berskala besar rasanya tak berdampak. Kejenuhan mulai tampak. Para medis mulai greget dengan publik. Kecemasan jelas melanda. Mulai lelah. Tagar dan aneka video Indonesia terserah mulai marak bermunculan. Itu adalah refleksi atas kejengahan dengan aneka situasi hari-hari ini. Banyak sektor publik yang mulai mengalami kelelahan adaptasi, semacam keterpaksaan adaptif ditengah ketidakmampuan adaptasi perubahan.

Dr. Winner A. Siregar, MH.

Di sektor pendidikan misalnya, dengan pandemi ini, tidak mengurangi birokratisme dalam sistem pengajaran, semua harus terlapor, terkoneksi, sebagai alat uji sahih, dengan beberapa instrumen pendukung lainnya. Mana kemerdekaannya, kemandiriannya, kepercayaan institusi untuk mengelolanya, institusi-institusi dampingan dengan tugas tambahan. Dalam situasi ini, muncul seruan atau ajakan untuk berdamai dengan Covid 19. Maksudnya tentu saja belajar berdamai dengan kenyataan Covid 19. Menerima keadaan ini. Pasrah?

Tanggapan awal
Di benua lain, sudah ada kabar gembira, Jerman mulai menggulirkan Bundesliga, berita gembira bagi pencinta penggemar bola. New Zealand sudah mulai membuka café dan resto dengan pembatasan, Italia sudah memulai pelonggaran baru. Pemandangan kerumunan mulai terlihat. Di Indonesia, tidak usah heran kalo makin banyak keramaian baru. Dugaan kluster baru diduga akan bermunculan. Ada banyak video yang beredar soal itu.

Dalam pelaksanaan dan evalusi serta perkembangan kebijakan publik mengenai penanganan Covid 19 tampak beberapa perkembangan berarti. Lahir beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) misalnya. Perppu itu dan aneka produk keputusan lain diharapkan dapat menjadi instrumen dalam penyelesaian yang ada.

Pada saat yang sama, mestinya semua tindakan atau upaya pemerintah yang selama ini dilakukan mesti dievaluasi secara menyeluruh. Siapa yang berhak atas hal itu? Dewan Perwakilan Rakyat dengan mandat konstitusinya misalnya, mestinya punya kemampuan untuk memberi pendapat atas penanganan. Mereka dapat memanggil beragam ahli untuk dimintai tanggapannya dan memberi simpulan atas atas hal tersebut. Dan kita lantas menunggu apa sikap resmi mereka.

Apakah tindakan dan beragam upaya pemerintah (pemerintah pusat, departemen kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gugus Tugas) telah bekerja secara benar. Ataukah kita perlu semacam dissenting opinion dari organisasi/lembaga kesehatan internasional (World Health Organisation) untuk urun rembug memberi pendapat apakah kita dalam jalur yang benar atau belum.

Ini penting supaya publik punya penilaian tersndiri dari beragam simpulan yang ada. Salah satu soal hari-hari ini adalah segala upaya penanganan dan evaluasinya semata hanya didominasi oleh pemerintah (eksekutif), sehingga tidak ada konfirmasi apakah ini benar adanya, paling tidak secara teoritis, model atau pola, ataukah penaganan masih berkategori upaya minimal. Saya masih terngiang dengan pengumuman bahwa Mei pandemi akan menurun skalanya dan Juni hidup akan mulai normal lagi. Ternyata maksudnya ‘new normal’ yang sedang dikampanyekan, berdamai, menerima kenyataan, hidup bersama dan tetap waspada dan mulai menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Jika tidak, silahkan menanggung resiko sendiri. Tapi tanpa ada jaminan, apakah dengan proktokol yang ketat sekalipun kita tidak beresiko.

Awalnya, pengumuman itu adalah kabar dan harapan gembira bagi banyak orang. Ternyata semata target kerja semata yang bisa jadi melesat meninggalkan harapan. Para ahli kesehatan masyarakat telah mengingatkan sedari awal, bahwa target itu dapat terlaksana jika prasyaratnya terpenuhi, semisal pemeriksaan dengan rapid test yang maksimal, pengetatan pembatasan sosial, dan sebagainya.

Laman: 1 2 3 4

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy