Covid-19 Masih Ganas, WFH Diprediksi Diperpanjang – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Covid-19 Masih Ganas, WFH Diprediksi Diperpanjang


KENDARIPOS.CO.ID — Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih merajalela. Sampai kini belum ditemukan obat mangkus atau vaksin penangkal Covid-19. Beragam skenario didesain pemerintah, termasuk bagi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama pandemi Covid-19, ASN bekerja dari rumah (work from home).

Masa work from home (WFH) terus diperpanjang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Langkah itu sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Masa WFH diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Kebijakan itu tertuang dalam SE MenPAN-RB nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, La Ode Mustari menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Sultra merujuk pada surat edaran pemerintah pusat. “Pelayanan publik setelah lebaran ini dilaksanakan setiap hari, namun ada pengaturan jadwal kerja. Kita bekerja shif-shifan. Memang aturannya sudah terpusat seperti itu,”ujarnya kepada Kendari Pos, Senin (25/5).

Mantan Pj. Sekprov Sultra itu melanjutkan masa WFH sesungguhnya sejak awal pandemi Covid-19, BKD Sultra telah mengeluarkan surat edaran terkait prosedur WFH bagi para ASN. SE Menpan RB Nomor 54 itu mengatur perubahan masa WFH. Semula sampai 21 April, diperpanjang hingga 13 Mei, lalu ditambah lagi hingga 29 Mei 2020.

Soal skenario bekerja secara “new normal”, yakni pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, Mustari mengaku masih dalam pembahasan pemerintah pusat. “Saya juga baru membaca itu di media, tetapi untuk pembahasan bersama Menpan RB terkait itu belum juga ada. Kemungkinan sebelum prosedur WFH hingga 29 Mei berakhir sudah akan ada putusannya,”terang Mustari.

Mustari menyebut waktu penerapan skenario kerja new normal ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19. “Kita tidak tahu bagaimana perkembangan covid-19 ini ke depan. Persisnya tentu menunggu perkembangan keadaan dan keputusan dari Gugus Tugas. Ini sesuai dengan rujukan pemerintah pusat. Jadi kita tunggu saja bagaimana putusan untuk penerapan itu,”ungkapnya.

Mustari menegaskan selama masa WFH berlaku, pelayanan tetap berjalan normal. Bekerja secara shif tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebab yang dirumah pun juga tetap bekerja. “ASN umurnya di atas 50 tahun, ibu hamil dan menyusui tidak perlu masuk kantor. Sebab mereka tergolong rentan. Jadi mereka kerja secara WFH,”jelasnya.

Sedangkan ASN lainnya yang berkantor, wajib memakai alat pelindung diri. “Setiap kantor wajib mengikuti protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker dan rutin cuci tangan sesuai anjuran yang sudah ditetapkan. Demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,”pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenpan RB, Dwi Wahyu Atmaji mengatakan waktu penerapan skenario kerja “new normal” ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19. “Persisnya tentu menunggu perkembangan keadaan dan keputusan dari Gugus Tugas,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi PNS hingga 29 Mei 2020. Setelahnya, sistem kerja dari rumah untuk PNS ini akan dievaluasi kembali. Pemerintah memperpanjang masa bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS selama 14 hari kerja sampai dengan 13 Mei 2020.

Kebijakan itu tertuang dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) Nomor 50/2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 19/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Perpanjangan ini mempertimbangkan Kepres Nomor 11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy