Bukan Pelonggaran, Pemerintah Pakai Istilah Pengurangan PSBB – Kendari Pos
Nasional

Bukan Pelonggaran, Pemerintah Pakai Istilah Pengurangan PSBB

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan istilah baru yang berkaitan dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). DERY RIDWANSYAH/JAWAPOS.COM


KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan istilah baru yang berkaitan dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Muhadjir, pemerintah akan menerapkan pengurangan PSBB. Jadi istilahnya bukan pelonggarkan PSBB, sebagai bentuk penanganan terkait pandemi virus Korona atau Covid-19 di tanah air.

“Ingin saya tekankan, Bapak Presiden mengingatkan kembali tidak ada pelonggaran PSBB, bahwa akan ada pengurangan pembatasan iya,” ujar Muhadjir usai rapat bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah tidak memakai kata pelonggaran PSBB karena pemerintah tidak ingin menimbulkan persepsi dari kata longgar tersebut. Karena menurutnya melonggarkan bisa diinterpretasi dengan tindakan seenaknya saja. “Harus kita jelaskan jangan sampai masyarakat menyaksikan longgar itu semua gue, padahal tidak boleh seenaknya,” katanya.

Menurut Muhadjir, walaupun adanya pengurangan PSBB. Tapi pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi virus Korona. Ia juga mencontohkan, jika nantinya restoran atau rumah makan mulai dibuka kembali. Maka harus pemilik restoran dan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan. “Tetap harus mematuhi protokol mengenai bagaimana datang atau makan di restoran,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sampai saat ini dirinya belum memutuskan adanya pelonggaran PSBB di tengah pandemi virus Korona di tanah air. “Saya ingin tegaskan belum adanya kebijakan pelonggaran PSBB,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakart, Senin (18/5).

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tidak ingin adanya pesan yang disebarkan ke masyarakat mengenai adanya pelonggaran PSBB. Sebab sampai saat ini pemerintah belum memutuskan pelonggaran PSBB. “Karena jangan sampai muncul kekeliruan ditangkap masyarakat sudah mulai melonggarkan PSBB,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, kebijakan pelonggaran PSBB hanyalah sebatas wacana dari pemerintah. Pemerintah sampai saat ini masih melakukan kajian terhadap wacana pelonggaran PSBB tersebut. “Hal itu karena masih dibutuhkan masih data-data di ?lapangan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto meminta pejabat pemerintah jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa membuat masyarakat kebingungan di tengah pandemi Covid-19. Didik merespons pernyataan terbaru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan sampai saat ini pemerintah belum mengeluakan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Di saat seperti ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik,” kata Didik, Senin (18/5).

Menurut legislator asal Jawa Timur ini, pernyataan itu membingungkan karena faktanya beberapa hari terakhir aktivitas di bandara sudah kembali dipadati penumpang. Bahkan, masyarakat kembali berdesak-desakan di pusat-pusat perbelanjaan.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menyebutkan, PSBB merupakan produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh, yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19.

Atas dasar itu, semua langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut haruslah sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, anggota Komisi III DPR ini meminta Presiden Jokowi dan jajaran merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Lembaga yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19.

“Setop wacana-wacana dan pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ada kalanya diam itu emas, daripada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” tegas Didik.

Pihaknya khawatir bila pejabat pemerintahan terlalu sering melontarkan wacana yang membingungkan, maka rakyat bisa punya persepsi dan pemahaman sendiri-sendiri.
“Apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandas Didik.(jpg/fat/jpnn)

Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan istilah baru yang berkaitan dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy