BPTD dan Dishub Sultra Bentuk Posko Pengawasan Mudik – Kendari Pos
Nasional

BPTD dan Dishub Sultra Bentuk Posko Pengawasan Mudik

Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf (kiri), Kepala Dishub Sultra, Hado Hasina (dua dari kiri) dan Direktur Utama Kendari Pos, Irwan Zainuddin (kemeja hitam, pakai masker) saat pembukaan Posko Pengendalian Transportasi dan pengawasan mudik di terminal Puuwatu, Senin (11/5).

KENDARIPOS.CO.ID — Lebaran dan mudik lebaran selalu identik. Kaum urban selalu akan mudik jika menjelang hari raya di kampung setelah berkutat dengan pekerjaan di kota. Ritual mudik ini sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Tahun ini, tak ada lagi mudik. Pemerintah melarang masyarakat mudik untuk memangkas penyebaran pandemi corona virus disease (Covid-19).

Larangan itu telah diberi pembatasan-pembatasan khusus. Makanya, pengawasan di wilayah perlintasan mudik akan diperketat. Bahkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sultra bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra membuat posko pengendalian transportasi selama masa mudik Idulfitri 1441 Hijriah di terminal Puuwatu dan beberapa terminal lainnya. Posko pengendalian itu dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra, Benny Nurdin Yusuf mengatakan, berdasarkan Permenhub nomor 25 tahun 2020 telah ada pembatasan-pembatasan terkait transportasi, terutama dalam rangka mudik. Makanya, pengawasan di wilayah perlintasan mudik akan diperketat. “Jadi tidak ada pelonggaran sama sekali terkait mudik. Bahkan saat ini terus diperketat. Yang diperbolehkan melintas antar wilayah sudah diatur sesuai dengan rujukan yang telah ditetapkan sesuai Permenhub NOmor 25 itu dan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 9/AJ.201/DRJD/2020,” ujarnya disela-sela pembukaan posko pengendalikan mudik di Terminal Puuwatu, Senin (11/5).

Sampai saat ini, tidak ada pelonggaran sama sekali. Sebab jalur-jalur perbatasan sudah dijaga ketat dan hanya orang-orang dalam ketentuan surat edaran yang diberi izin untuk melintas. “Semua sudah diatur. Terkait logistik dan alat kesehatan tidak ada pembatasan sama sekali. Termasuk beberapa kegiatan dinas, namun dengan tetap memberi bukti surat jalan. Bukan hanya itu, mereka yang dengan terpaksa keluar daerah harus tetap mengikuti aturan sesuai protokoler kesehatan,” ungkap Benny.

Di tempat yang sama, Kepala Dishub Provinsi Sultra, Hado Hasina meminta semua terminal membuat posko guna mengontrol setiap masyarakat yang akan melakukan mudik. “Pelarangan itu terkait mudik, bukan untuk angkutan transportasi barang, maupun logistik kesehatan. Namun tetap mengedepankan protokol kesehatan,”ujarnya.

Pengendalian mudik dalam konteks penanganan Covid-19 ini perlu ada penyamaan persepsi, bahwa tidak ada yang namanya penghentian operasional transportasi, baik bandara, pelabuhan maupun terminal serta tidak ada larangan pelayanan angkutan. “Moda transportasi harus terus berjalan. Tidak pernah kita tutup. Selagi kita dapat kendalikan dengan merujuk pada protokol kesehatan maka tidak akan ada masalah. Intinya kita melarang mudik dan pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan Covid-19. Operasi transportasi tidak perlu berhenti namun harus ditekan. Selama yang dimuat adalah barang, alat pelayanan kesehatan, apalagi bansos maka moda transportasi itu tidak boleh dilarang bergerak.Tugas kita saat ini adalah mengendalikan sampai tidak terjadi kerumunan atau zero mobility,” jelas Hado Hasina. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy