BLT dan Sembako “Rancunya Harapan dan Kenyataan”, Oleh : Prof. Hanna – Kendari Pos
Kolom

BLT dan Sembako “Rancunya Harapan dan Kenyataan”, Oleh : Prof. Hanna

Prof. Hanna

KENDARIPOS.CO.ID — Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “rancu” berarti, tidak teratur; campur aduk; kacau (tentang berpikir,bahasa). Ada tiga hal yang menginspirasi saya menurunkan tulisan ini walaupun mungkin diantara kita semua sudah pernah membaca, bahkan melihatnya di beberapa media sosial. Pertama, sebuah video viral dari dua pejabat daerah yang saling berargumentasi menyampaikan kehebatan kepemimpinan, mempersoalkan kebijakan pemerintah pusat terhadap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan sembako.

Kedua, beberapa media massa menurunkan berita utama bahwa ada sekelompok orang yang berhak menerima BLT dan sembako namun menolak secara halus dengan alasan masih banyak yang lebih berhak menerima. Ketiga, apa yang membuat carut marutnya harapan dan kenyataan pendistribusian dana BLT dan sembako ini di tengah masyarakat. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak diantara masyarakat bahkan pejabat daerah yang mengkritisi BLT dan sembako. Tidak ada habis-habisnya diperdebatkan.

Ada yang mengklaim cara kerja mengurus bantuan ini berbelit-belit. Ada juga mengatakan terlalu prosedural dan mungkin juga tidak sedikit yang mengatakan ada permainan. Semua itu tergantung cara pandang masing-masing. Kritikan ini boleh-boleh saja kita terima sebagai suatu yang wajar karena melihat dari cara pandang kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan, yang tidak bisa bekerja karena mengikuti imbauan pemerintah untuk tinggal di rumah, namun demikian saat kebutuhan rumah tangga sudah tidak ada, bantuan belum datang akibat prosedural maka terjadilah ketidak percayaan masyarakat terhadap janji itu.
Namun yang perlu kita sadari bahwa untuk mempercepat proses memang membutuhkan waktu karena adanya penggunaan anggaran negara yang harus mengikuti aturan. Apalagi program BLT ini merupakan realokasi anggaran dana desa sehingga pemerintah tidak terburu-buru. Kita perlu menyadari bahwa masalah pandemik ini bukanlah sesuatu yang direncanakan melainkan datang tiba-tiba sehingga penanganannya pun dilakukan secara tidak terencana. Termasuk penyaluran dana BLT dan sembako.

Perlu diperjelas di sini bahwa sasaran BLT dengan nominal Rp 600 ribu per kepala keluarga hanya bagi warga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus korona (Covid-19) dan masyarakat yang keluarganya ada yang sakit kronis, yang paling penting adalah warga tersebut belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

Masalah penyaluran BLT belakangan ini sejatinya masih banyak masalah. Terutama, basis data masyarakat yang berhak menerima. Kenyataannya, banyak yang tidak berhak menerima namun karena diberikan ia pun terima. Mari kita belajar pada beberapa masyarakat yang berhak menerima namun menolak bantuan walaupun hidupya sangat membutuhkan.
Lagi-lagi ini karena basis data yang dimiliki pemerintah sekarang ini lemah.

Masalah tersebut berpotensi membuat bantuan yang disalurkan salah sasaran kata Piter, yang ditulis Yuli Yanna Fauzie di CNN Indonesia bahwa ini memang sebuah dilema antara cepat dan tepat. Sulit mengejar keduanya secara bersamaan apalagi programnya cukup banyak. Piter menjelaskan BLT dari pemerintah rawan tidak tepat sasaran karena basis data tidak seperti PKH yang sudah bertahun-tahun dijalankan.

PKH dijalankan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos. Sementara program BLT yang baru justru hanya disalurkan dengan syarat, penerima merupakan masyarakat terdampak dan tidak menerima bansos dari program yang sudah ada seperti PKH. Yang perlu kita pertanyakan adalah soal definisi masyarakat terdampak, itu yang masih rancu. Ketiadaan definisi yang jelas itu berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak menerima tapi malah terlupakan.

Karena pandemik ini datangnya tidak terencana, sehingga pendataannya pun tidak valid, menyebabkan distribusinya mengalami hambatan. Masalah penanganan pandemik ini tidak bisa ditangani dengan sebelah mata, karena ini adalah tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Pengusaha seharusnya tidak secepat itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih pailit, karena ini berdampak pada ekonomi pekerja. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan kepada seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu dukung komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian besar dan prioritas utama untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan bawah.

BLT dan sembako adalah dua jenis bantuan yang berbeda. Sembilan Bahan Pokok atau sering disingkat Sembako adalah sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998 (disingkat: “Kepmenperindag 115/1998”) Kesembilan bahan pokok tersebut adalah beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beryodium. Sembako inilah yang juga disebut dengan bansos.

Masalah BLT dan sembako adalah masalah rezeki. Rezeki tidak akan pernah salah sasaran sebagaimana Allah SWT berfirman “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina”. (QS: Al-Mu’min 40:60). Dari ayat tersebut yakinlah Allah SWT sendiri yang memerintahkan kita untuk meminta pada-Nya dan Allah SWT akan memberikan apa yang kita mau, walaupun bentuk yang diberikan tidak selalu apa yang kita pinta. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy