Begini Sanksi Tegas Pemerintah Bagi yang Nekat Mudik – Kendari Pos
Nasional

Begini Sanksi Tegas Pemerintah Bagi yang Nekat Mudik

Petugas kepolisian berjaga di tol Jakarta-Cikampek yang sudah ditutup di Bekasi, Jawa Barat. Akses transportasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang dari tol Jakarta Cikampek menuju Karawang ditutup. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah telah memutuskan melarang aktivitas mudik selama pandemi Covid-19. Tindakan tegas bahkan sudah ditegaskan akan berlaku mulai 7 Mei 2020. Pemerintah pun sempat menyebut ada denda hingga Rp 100 juta bagi warga yang nekat mudik.

Kendati demikian, Polri memilih untuk mengambil langkah persuasif dan humanis. Bagi aparat memutar balikan kendaraan pemudik sudah cukup menjadi sanksi. “Itu sudah maksimal ya diputar balikan. Itu balik ke rumah sudah sanksi,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Tol Jakarta-Cikampek KM 31 beberapa waktu lalu.

Sementara itu terkait bayang-bayang denda Rp 100 juta dan kurungan 1 tahun merupakan sanksi bagi pemudik jika dikaitkan dengan Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan untuk praktik di lapangan, polisi hanya meminta kendaraan putar balik. “Kalau denda itu PSBB, itu denda karantina. Bisa diberlakukan itu jika kondisi memaksa,” jelasnya.

Di sisi lain, Istiono memastikan selama penindakan larangan mudik pada hari pertama, masyarakat yang ditegur cenderung kooperatif. Mereka menjalankan imbauan aparat untuk segera putar balik kembali ke rumah masing-masing. “Nggak ada yang ngeyel. Mereka penuh kesadaran putar balik. Sudah pada tahu kok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa jenis sanksi bisa mengacu pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada UU tersebut, orang-orang yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Pada bagian lain, Polri telah mempersiapkan sejumlah hal untuk melaksanakan larangan mudik. Di antaranya, melakukan penyekatan di beberapa titik di Jakarta dan daerah penyangganya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, Polda Metro Jaya memiliki wilayah kerja yang meliputi Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena itu, penyekatan akan disatukan antara Jakarta dan daerah-daerah tersebut. ”Jadi penyekatan besar,” paparnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy