APBD Muna Masih Defisit Rp 80 Miliar – Kendari Pos
Muna

APBD Muna Masih Defisit Rp 80 Miliar

KENDARIPOS.CO.ID — Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Muna tahun 2020 diproyeksikan mengalami penyesuaian sebesar Rp 135 miliar. Realokasi itu akibat pemotongan dana transfer senilai Rp 105 miliar dan anggaran penanggulangan Covid-19 Rp 30 miliar. Pemerintah menyiapkan tiga opsi untuk menutupi defisit tersebut.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Muna, La Mahi, menerangkan, APBD 2020 sebenarnya mencapai Rp 1,2 triliun. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020, DAU Muna mencapai Rp 680 miliar (belum termasuk DAU tambahan), DAK Rp 300 miliar lebih, PAD Rp 80 miliar, DBH Rp8 miliar dan beberapa sumber pendanaan lain. Penyusutan APBD terjadi setelah Peraturan Menteri Keuangan nomor 135 tahun 2020 yang memangkas dana transfer. Dana Alokasi Umum mengalami pemotongan Rp 64 miliar, pendapatan asli daerah dirasionalisasi dari Rp 80 miliar menjadi berkurang Rp 33 miliar serta pemotongan Dana Bagi Hasil senilai Rp 8 miliar. “Dari total pemotongan di PMK baru itu, menyusut sekitar Rp 105 miliar,” jelasnya.

Penyusutan APBD kembali terjadi menyusul Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 ihwal refocussing kegiatan, relokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa APD serta jaring pengaman sosial. Dana Covid Kabupaten Muna yang semula Rp 14,7 miliar naik menjadi Rp 30 miliar. Kenaikan itu setelah memasukkan anggaran jaring pengaman sosial. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kata La Mahi mengikuti petunjuk pemangkasan belanja rutin hingga 50 persen. “Tetapi setelah bongkar pasang APBD, kita masih defisit lagi Rp 80 miliar. Nah itu yang masih membingungkan sampai saat ini, karena sesungguhnya rasionalisasi sudah sangat berat lagi. Semua urgen dan penting,” jelasnya.

Mantan Asisten II Sekretariat Kabupaten itu menambahkan, untuk menutupi defisit Rp 80 miliar, TAPD membuka opsi pemangkasan habis dana pembangunan sebesar 8 persen dari DAU senilai Rp 60 miliar lebih, peniadaan pembayaran gaji 13 bagi aparatur sipil negara dengan kas Rp 30 miliar atau pemangkasan habis belanja rutin organisasi perangkat daerah. Rasionalisasi itu paling memungkinkan dilakukan mengingat sumber belanja daerah paling besar ada pada tiga opsi tersebut.
“Hanya saja, konsekuensinya berat. Masa tidak ada pembangunan, atau apa mau pegawai tak terima gaji 13. Atau bahkan kantor akan macet kalau dana rutin habis dipangkas,” paparnya.

Ia meneruskan, proses refocussing saat ini terus dilakukan. Kendati Pemerintah Pusat hanya memberikan waktu sampai 24 April yang lalu. La Mahi berharap, kebijakan untuk menutupi defisit APBD akan dibahas bersama TAPD yang lain. “Kita sudah minta perpanjangan waktu, mau tidak mau solusinya tetap harus ada,” imbuhnya. (b/ode)

  • APBD Muna Sesuai PMK 115 2020

Total : Rp 1,2 Trilun

Rincian :

DAU reguler dan tambahan: Rp 700 miliar

DAK Fisik dan Non Fisik : Rp 300 miliar

PAD : Rp 80 miliar

DBH : Rp 8 miliar

Lain-lain : (Silpa, Dana Penugasan dan Afirmasi)

  • Setelah PMK 135 2020

Jumlah : Rp 1,1 triliun

Rincian Pemotongan :

DAU : Rp 64 miliar

Rasionalisasi PAD : 30 miliar

DBH : Rp 8 miliar

  • Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020
    Refocussing APBD untuk Covid :
    Diproyeksi Rp 30 miliar

Refocussing dan Pemotongan : Rp 135 miliar
Defisit : Rp 80 miliar

Opsi Pemerintah :

  • Hapus Gaji 13
  • Hapus Dana Operasional
  • Pangkas Dana Pembangunan 8 Persen
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy