Ancaman Korupsi Masa Pandemi Covid-19, Oleh: Dr. Hariman Satria, MH – Kendari Pos
Opini

Ancaman Korupsi Masa Pandemi Covid-19, Oleh: Dr. Hariman Satria, MH

Dr. Hariman Satria, MH
Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari


KENDARIPOS.CO.ID — Wabah Covid-19 merebak ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 23 Mei 2020 jumlah warga Indonesia yang positif terinveksi sebanyak 20. 796 orang. Kemudian yang dinyatakan sembuh sebanyak 5.057 orang dan yang wafat mencapai 1.326 orang. Kondisi ini memukul mundur perputaran roda ekonomi Indonesia, yang sebelum Covid-19 pun sudah tertatih-tatih. Para pelaku usaha mulai menjerit hingga memilih merumahkan karyawannya. Sedangkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor jasa seperti ojek online, kini nasibnya berada dititik nadir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keungan Untuk Penanganan Pendemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Covid-19). Nawaitu Presiden Jokowi menerbitkan Perppu tersebut patut diapresiasi sebab di satu sisi bertujuan memperkuat ekonomi negara dan menjaga stablitas keuangan nasional sedangkan di sisi lainnya ingin memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mengucurkan anggaran penanganan Covid-19. Pertanyaan kemudian, apakah Perppu Covid-19 kebal dari ancaman korupsi?

Bersifat Kriminogen dan Impunitas

Sekilas Perppu Covid-19 eksplisit, bisa dikatakan bersih tanpa noda tetapi ketika kita membaca Bab V Ketentuan Penutup—tepatnya pada Pasal 27, seketika kita akan sadar bahwa ada lubang hitam yang menganga. Bila diabstraksi ada 3 poin krusial yakni pertama, biaya yang telah dikeluarkan merupakan kebijakan pembiayaan dan pemulihan ekonomi nasional sehingga bukan merupakan kerugian negara. Kedua, pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan Perppu Covid-19 tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Ketiga, setiap keputusan yang diambil berdasarkan Perppu Covid-19 bukan merupakan objek gugatan di pengadilan tata usaha negara (TUN).

Singkatnya, Perppu Covid-19 ingin memproteksi pengambil kebijakan dari level pusat hingga daerah dari ancaman proses hukum. Kalau pun tindakan mereka merugikan keuangan negara atau daerah maka hal itu bukanlah kejahatan korupsi, tidak dapat digugat secara perdata juga bukan merupakan objek sengketa di pengadilan TUN. Rumusan Pasal 27 a quo bisa mengandung dua masalah serius yakni bersifat kriminogen artinya bahwa Perppu Covid-19 dapat memicu munculnya kejahatan lain, seperti korupsi. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah justru dapat merangsang tumbuh suburnya praktik korupsi oleh segelintir kalangan yang dalam pembacaan Simon & Etizen (1992) disebut sebagai elite deviance.

Masalah berikutnya adalah ada upaya memberikan impunitas kepada pemangku kuasa yang menjalankan Perppu Covid-19, sehingga tidak dapat dituntut secara hukum. Dalam perspektif hukum pidana, impunitas tidak dikenal. Hal ini didasari oleh dua postulat Latin: impunitas continuum affectum tribuit delinquendi artinya impunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Derivasi dari postulat tersebut adalah impunitas semper ad deteriora invitat artinya impunitas justru mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan yang lebih besar.

Yurisprudensi Flu Burung

Pada tahun 2005 Indonesia pernah pula mendapatkan serangan wabah mematikan yang dikenal dengan istilah flu burung—walaupun tidak sedahsyat wabah Covid-19. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kala itu menetapkan flu burung sebagai kejadian luar (KLB). Atas dasar itu, Kementerian Kesehatan di bawah kendali Siti Fadila Supari mengambil kebijakan berupa pengadaan alat kesehatan. Agar lebih cepat eksekusinya, Siti Fadila bahkan meminta kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai penyedia alat kesehatan. Imbasnya negara merugi hingga Rp. 6 miliar Tidak sampai di situ saja, sang mantan Menteri kesehatan diduga menerima suap berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan tersebut.

Pada akhirnya, Siti Fadila Supari divonis bersalah oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Jakarta Pusat dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp. 200 juta dan subsider 2 bulan kurungan. Kini ia sedang mengadu nasib di Mahkamah Agung melalui upaya hukum Peninjauan Kembali. Apa yang bisa dipelajari dari kasus tersebut? Bahwa modus operandi korupsi terhadap keuangan negara menjadi lebih besar peluangnya ketika situasi negara sedang menghadapi wabah penyakit yang berbahaya. Kebutuhan pengadaan alat kesehatan yang sangat mendesak plus kurangnya transparansi menjadi jalan mulus terjadinya praktik korupsi.

Bencana kesehatan bahkan bisa bermetamorfosa menjadi bencana korupsi. Maka negara justru mengalami dua kali kerugian. Kerugian pertama adalah hilangnya keuangan negara sedangkan kerugian kedua adalah berkurangnya jumlah demografi karena kematian warga oleh wabah penyakit. Intinya, secara empiris telah ada yurisprudensi yang menunjukan betapa rentannya anggaran negara di korupsi karena lahir dari kebijakan yang rapuh nan koruptif di masa pendemi. Perppu Covid-19 bisa dikatakan berpotensi mengulangi kejadian yang serupa, seperti pada masa KLB flu burung tahun 2005.

Mendorong Transparansi

Jeremy Pope dalam bukunya yang berjudul Confronting Corruption: The Elements of National Integrity System (2000) menyatakan, bahwa korupsi itu merusak karena keputusan-keputusan penting diambil hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi tanpa memperhitungkan akibatnya bagi publik. Perppu Covid-19 patut dibaca sebagai keputusan-keputusan penting. Maka hal mendasar adalah memastikan bahwa keputusan tersebut tidak lahir dari syahwat pribadi, kelompok atau partai politik tertentu karena korupsi dapat dengan mudah terjadi dan publiklah yang akan merasakan dampaknya.

Agar korupsi tidak berjalan mulus dalam pengelolaan anggaran Covid-19 maka mesti ada transparansi dalam pelaksanaannya. Transparansi menjadi garansi adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi mesti dimulai dari desain anggarannya, pembahasannya hingga proses pengadaan dilaksanakan. Akhirnya mesti dikatakan bahwa untuk menyelamatkan keuangan negara dari ancaman wabah korupsi di masa pendemi Covid-19 kata kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Guna mencegah syahwat korupsi semakin membumbung tinggi maka dari tahap perencanaan anggaran sebaiknya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan koalisi masyarakt sipil yang selama ini konsen dengan isu-isu anti korupsi, seperti Indonesia Corruption watch dan Pukat Korupsi UGM. Pada akhirnya, publik bisa membayangkan bahwa ada upaya gotong royong dalam mencegah korupsi di masa pendemi. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy