Akademisi : PP Nomor 17 “Angin Segar” Pengelolaan PNS – Kendari Pos
Nasional

Akademisi : PP Nomor 17 “Angin Segar” Pengelolaan PNS

Muh. Najib Husain


KENDARIPOS.CO.ID — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa “angin segar” dalam pengelolaan PNS di Indonesia yang selama ini sangat carut marut.

“Regulasi tentang PNS sudah cukup banyak. Namun persoalannya, kita terkadang tidak konsisten menjalankan aturan yang ada. Salah satunya dalam persoalan pergantian pejabat. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara (KPNS) tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah di daerah. Sehingga, seakan-akan KPNS tidak ada artinya,” ujar Dr. Muh. Najib Husain kepada Kendari Pos, Senin (18/5) kemarin.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (UHO) itu mengatakan dalam manajemen PNS diperlukan sanksi yang jelas dan tegas agar dapat memberikan efek jera kepada para PNS “bandel”.

“Tidak cukup hanya pada tataran menjalankan regulasi tanpa ada sanksi yang tegas. Percuma saja banyak aturan jika rumusan sanksinya tidak jelas. Selama ini kita tahu, KASN hanya bisa memberikan rekomendasi dan tidak ada hak untuk mengeksekusi,” tuturnya.

Turun tangannya Presiden dalam menangani para abdi negara tersebut, menurut Najib, mengindikasikan bahwa memang ada yang salah dari manajemen PNS selama ini. Padahal, kata mantan Ketua Pansel Anggota KPU Sulawesi Tenggara ini, pengelolaan PNS tidak perlu melibatkan Presiden secara langsung. Terkait pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikan wewenangnya, menurut Najib, hal ini bisa menjadi celah pelanggaran. Oleh karena itu, aturan yang berhubungan dengan upaya pendisiplinan PNS haruslah tegas.

“Di sisi lain, aturan ini akan memberikan tekanan kepada PNS untuk lebih disiplin karena kepala negara turun langsung. Hanya saja, saya ragu jika kemudian kebijakan-kebijakan ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Jangam sampai kemudian dimentahkan lagi sebagaimana yang sebelum-sebelumnya,” terangnya.

Selain itu, masih menurut Najib, PP 17/2020 bisa menjadi warning atau peringatan kepada para PNS agar tidak terlibat politik praktis selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mencermati regulasi baru ini agar kedepannya bisa bekerja dengan lebih efektif.

“Aturan ini bisa menjadi rujukan dalam menangani pelanggaran PNS selama Pilkada. Sehingga perlu ada koordinasi yang baik utamanya pada tujuh daerah Pilkada mulai dari Bawaslu sampai KPNS agar PNS yang terlibat politik praktis bisa dijatuhi sanksi tegas,” argumennya.

Najib yang juga seorang PNS berpesan kepada rekan-rekan PNS-nya agar bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. PNS seyogianya menempatkan diri sebagai “pelayan” yang mengabdi kepada masyarakat bukan sebaliknya.

“Banyak tuntutan dan harapan masyarakat yang dialamatkan kepada PNS. Oleh karena itu, mari menjalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy