Abu Hasan Larang ASN Mudik – Kendari Pos
Buton Utara

Abu Hasan Larang ASN Mudik

Abu Hasan

KENDARIPOS.CO.ID — Semua pihak bersatu melawan pandemi Covid-19. Aktivitas yang mengumpulkan orang banyak ditiadakan. Arus mobilisasi massa jelang lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, dilarang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk mudik lebaran. Jika ditemukan abdi negara keluar dari Butur akan diberikan sanksi tegas. Kebijakan tegas itu demi memutus mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut.

“ASN Butur dilarang mudik. Jangan bawah virus ke kampung. Wilayah perbatasan dijaga ketat. Jika ditemukan abdi negara lebaran di kampung halamannya yang keluar Butur akan diberikan sanksi dan mobil dinas digunakan ditarik. Ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Abu hasan Bupati Butur.

Mantan Karo Humas Pemprov Sultra itu menegaskan larangan bagi ASN untuk mudik dan cuti selama masih ada virus corona di Indonesia. Aturan ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan ke luar daerah atau mudik dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yang disebabkan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain.

“Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah, Kegiatan mudik, cuti ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. ASN dan keluarganya tidak diperkenankan pergi ke luar daerah selama penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,” tegas Abu Hasan.

Apabila ASN perlu bepergian ke luar daerah dalam keadaan terpaksa atau genting, maka ASN tersebut harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Namun, Abu Hasan masih dapat memberikan cuti bagi ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Cuti dengan alasan penting hanya diberikan jika keluarga inti dari ASN sakit keras atau meninggal dunia.

Pemberian cuti tersebut dilakukan secara akuntabel sesuai dengan syarat yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

“Sanksi bagi PNS nekat mudik disanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun, penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dan pembebasan jabatan atau dicopot dari jabatannya,” tandasnya. (had/adv)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy