500 TKA Asal Cina Bakal Tiba Bertahap, Jadwal Kedatangan Disembunyikan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

500 TKA Asal Cina Bakal Tiba Bertahap, Jadwal Kedatangan Disembunyikan

KENDAIRPOS.CO.ID — Wacana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang akan masuk di Sultra menuai penolakan keras dari pejabat daerah. Penolakan itu muncul karena dianggap tidak selaras dengan imbauan pemerintah pusat yang menekankan social distancing. Kedatangan 500 TKA itu dinilai rentan dengan penyebaran virus korona (Covid-19).

Kendati demikian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sultra tak punya dasar untuk menolak kedatangan para pekerja dari negeri tirai bambu itu. “Untuk sementara kami tunda dulu kedatangannya, karena kondisi kebatinan masyarakat Sultra masih stres karena Corona, termasuk saya. Dan kami tidak tolak, karena kami tidak memiliki dasarnya,” kata Sofyan, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sultra, Selasa (5/5) kemarin.

Sofyan memastikan, TKA yang masuk di Sultra bebas dari virus korona (Covid-19) karena telah mengantongi lisensi kesehatan (karantina) selama 14 hari. “Orang (TKA, Red) yang masuk ini yang sudah benar-benar steril dari Corona, dan sudah sesuai prosedur,” tuturnya.

Ditanya soal waktu kedatangan TKA tersebut, Sofyan enggan menyebut. Yang jelasnya kata dia, para TKA nantinya akan datang secara bertahap untuk bekerja di sektor pertambangan dan khusus pada bidang pekerjaan yang masyarakat lokal belum menguasai pekerjaan tersebut. Selain itu, kata Sofyan, mereka (TKA, red) tidak menutup kemungkinan kembali ke negara asalnya (Cina, Red) jika pekerjaannya sudah selesai. “Nanti akan digantikan oleh orang pribumi,” ujarnya.

Selain itu kedatangan TKA ditunda karena Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari PT.VDNI dan PT OSS dari Kemenaker RI belum diterima Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Sofyan mengakui bahwa rencana kedatangan 500 TKA di Sultra memang benar. Namun, saat ini tidak memungkinkan untuk mendatangkan TKA sehingga RPTKA yang telah diajukan dua perusahaan tersebut tertunda.

“Rencana 500 TKA memang ada. Namun kami mendengar bahwa Kemenaker masih menunda juga. RPTKA belum dikirim ke Dirjen Imigrasi,”tutur Sofyan.

Sofyan menjelaskan jika kedatangan 500 TKA sudah dipastikan, Dirjen Imigrasi akan mendapat laporan RPTKA yang diajukan dua perusahaan tersebut. Setelah itu, Dirjen Imigrasi Beijing berkoordinasi dengan Imigrasi RI. Lalu Imigrasi akan mengeluarkan Visa Izin Terbatas, ketika sampai di Indonesia akan berubah menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Namun, hingga saat ini kedatangan 500 TKA di Sultra belum ada kepastian.

“Jikalau memang akan datang, pastinya semua syarat legal standing dari TKA tersebut sudah memenuhi kriteria yang diatur dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang larangan Orang asing masuk ke Indonesia. Kalau sudah seperti itu, kami tidak bisa melarang. Kami juga sudah koordinasi dengan Forkompimda, kalau secara syarat dan legal standing terpenuhi maka kita tidak dapat melarang,”kata Sofyan.

Sofyan tak menampik jika para TKA tersebut adalah bagian dari kerja sama investasi antara pemerintah pusat dan Cina. Sebab, kata dia, ada belasan ribu masyarakat Sultra yang bekerja di PT.Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), tempat 500 TKA Cina itu akan bekerja. “Pemerintah tidak anti investasi, karena dibutuhkan. Apalagi ada 11 ribu orang kita yang bekerja di PT VDNI,” ungkapnya.

Untuk diketahui, PT VDNI adalah perusahaan yang nantinya bakal menampung ratusan TKA asal Cina tersebut. VDNI memperoleh dukungan pendanaan dari BUMN Cina, China First Heavy Industry, senilai 1 miliar dolar AS yang diinvestasikan untuk membangun smelter, pembangkit listrik batubara, dan pelabuhan. Mereka juga membangun pabrik baja nirkarat (stainless steel) dan kapasitas tambahan lain senilai 5 miliar dolar AS di Kawasan Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

Perusahaan yang disebut punya salah satu fasilitas pemurnian nikel terbesar di Indonesia itu diresmikan pada 25 Februari 2019 oleh Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian (kini Menko Perekonomian RI, red). Beroperasinya VDNI pada area 700 hektare, kata Airlangga dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil baja terbesar di dunia dengan produksi enam juta ton per tahun.

VDNI berkomitmen melatih pekerja lokal dan mengurangi secara bertahap pekerja asal Cina. Bukan hanya itu, sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat dan pemerintah ditengah Pandemi Covid-19, VDNI telah menyalurkan berbagai bantuan kebutuhan kepada masyarkat terdampat serta telah menyalurkan ribuan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (Alkes) pada pemerintah.

Pengamat: Tersandera Regulasi Pemerintah

Pengamat Ekonomi Sultra Dr. Syamsir Nur menilai kehadiran VDNI telah mewarnai dinamika perekonomian Sultra. Terdapat sisi positif dan negatif atas kehadiran perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri sejak Agustus 2014 ini.

Pertama, VDNI dinilai telah menyumbang pertumbuhan sektoral atau lapangan usaha perekonomian yakni di sektor pertambangan penggalian, sektor industri pengolahan, maupun beberapa sektor sekunder dan jasa lainnya secara tidak langsung. “Kedua, dari sisi agregate demand, memberikan share dalam pembentukan investasi dan kegiatan ekspor impor atau pun perdagangan antara pulau di Sultra,” ujarnya, Selasa (5/5) kemarin.

Ketiga, lanjut dia, VDNI telah membuka lapangan kerja sehingga mampu menjadi salah satu katup yang dapat mengurangi jumlah pengangguran.
Keempat, menstimulan tumbuhnya kegiatan ekonomi-ekonomi masyarakat terutama yang ada di sekitar kawasan industri.

“Kinerja makro regional kita terutama growth (pertumbuhan) Sultra berkorelasi kuat dengan sektor tambang dan industri pengolahan sebagai turunannya,” terang Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Halu Oleo (UHO) ini.

Hanya saja, pertumbuhannya belum inklusif.

Ditambah lagi, akibat adanya shifting lapangan kerja oleh sebagian masyarakat sekitar VDNI, dari petani tambak ke pekerja VDNI, menyebabkan pola konsumsi dan gaya hidup yang merubah tatanan sosial masyarakat setempat. “Masyarakat sekitar VDNI mengalami perbedaan tingkat kesejahteraan antara yang bekerja dan tidak bekerja,” papar pria kelahiran 1981 ini.

Dijelaskannya, pemerintah seyogianya punya mapping dan menyiapkan tenaga kerja untuk memenuhi lapangan kerja yang tercipta dari investasi jangka panjang. Dalam kasus PT VDNI, kata Syamsir, domain Pemprov Sultra yakni menyediakan tenaga kerja yang kompatibel dengan kebutuhan VDNI melalui up skilling. Dalam jangka panjang, Pemda perlu membuat road map ketenagakerjaan atau mengoptimalkan sekolah vokasional yang ada untuk mengembangkan keahlian di bidang industri pertambangan melalui kurikulum, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik.

“Setahu saya, investasi PMA bersifat jangka panjang. Tentu masih ada ruang bagi kita menyediakan pekerja yang membutuhkan skill tertentu. Kita perlu up skilling (menaikkan keterampilan). Pemerintah kan memiliki perencanaan jangka panjang bahwa dalam beberapa tahun ke depan kita punya planing untuk membangun proyek nasional. Pertanyaannya, mengapa di sisi tenaga kerja tidak disiapkan?” tutur doktor lulusan Keuangan Daerah/Publik Universitas Brawijaya ini.

Ia menilai, dalam dokumen perencanaan, tidak boleh proyek pembangunan nasional hanya berbentuk rencana kerja tahunan. Minimal harus tertuang dalam dokumen jangka menengah. “Tidak seriuslah pemerintah. Kita tersandera dengan regulasi yang dibuat sendiri oleh pemerintah yang tentu menguntungkan bagi investor asing,” pungkasnya. (ags/ade/uli/b)

1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy