4 Desa di Muna Terima BLT, Pemkab Gandeng TNI/Polri Kawal Proses Penyaluran – Kendari Pos
Muna

4 Desa di Muna Terima BLT, Pemkab Gandeng TNI/Polri Kawal Proses Penyaluran

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Muna menggandeng aparat TNI/Polri dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Sinergi tersebut dilakukan untuk memastikan pembagian bantuan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Selasa (19/2/2020), penyaluran BLT diberikan untuk empat desa di Kecamatan Lohia dengan jumlah penerima manfaat mencapai 665 kepala keluarga. Rinciannya meliputi Desa Loghiya 175 KK, Korihi 151 KK, Mantobua 204 KK dan Waara 135 KK.

Penyerahan BLT dilakukan secara simbolis oleh Bupati Muna LM. Rusman Emba, didampingi Komandan Koramil 01 Katobu, Kapten Ruslan, Kapolsek Katobu Iptu Darul Aqsa, pendamping desa serta Babinsa dan Babinkamtibmas setempat.

Bupati menerangkan, BLT merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga ekonomi masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut digunakan sebaik-baiknya. “BLT akan disalurkan untuk bulan April, Mei dan Juni. Nilainya Rp600 ribu per bulan. Saya pastikan penyalurannya tepat sasaran dan tanpa potongan,” paparnya.

Rusman meminta pemerintah desa berlaku adil dan transparan agar bantuan tersebut bisa dirasakan semua warga yang berhak. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menjaga ketertiban dan ketenangan ditengah pandemi. Tidak boleh ada keributan, saling hujat hanya karena urusan bantuan.

Bupati Muna LM Rusman Emba (ketiga dari kanan) saat menghadiri penyerahan simbolis BLT.

Makanya, mantan Ketua DPRD Sultra ini mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri yang bersama-sama mengawal bantuan. “Percayakan kepada pemerintah. Kami berupaya mengakomodir semua tanpa membeda-bedakan. Jika ada provokasi, maka laporkan kepada yang berwajib. Polisi dan TNI siap mengawal,” imbuhnya.

Sementara itu, Camat Lohia, LM. Hajar Sosi menambahkan untuk sementara pemberian BLT fokus pada empat desa, sedangkan lima desa lainnya akan menyusul. Ia menambahkan, penerima manfaat BLT tersebut menyasar kelompok masyarakat terdampak pandemi dengan syarat dan ketentuan mengacu pada keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia mengakui, tidak semua masyarakat dapat terakomodir dalam BLT.

“Soalnya, pemerintah terpaku pada pagu anggaran maksimal yang ditentukan dalam dana desa hasil revisi yakni 25 persen untuk dibawah Rp800 juta, 30 persen dibawah Rp1,2 miliar dan 35 persen untuk diatas Rp1,2 miliar. Nah warga yang tidak masuk BLT, bisa diakomodir dalam PKH, BPNT maupun BST,” terangnya. (ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy