1.044 Aset Pemprov Sultra Telah Disertifikatkan – Kendari Pos
Metro Kendari

1.044 Aset Pemprov Sultra Telah Disertifikatkan

KENDARIPOS.CO.ID — Tim Korupsgah KPK mendorong Badan Pertanahan Nasional kabupaten/kota di Sultra untuk mempercepat proses sertifikasi aset pemerintah daerah (pemda). Sebab tak sedikit aset pemda yang belum tersertifikat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Korupsgah KPK Adlinsyah Nasution saat rapat koordinasi via daring dengan Kepala BPN kabupaten/kota se Sultra. Turut diikuti Pj Sekprov Sultra La Ode Ahmad Pidana B, Kepala BPKAD Sultra Hj. Isma dan Kakanwil BPN Sultra Kalvyan Andar Sembiring, pekan lalu.

Kalvyan Andar Sembiring

Adlinsyah Nasution mengatakan fokus KPK adalah penyelematan aset pemda dengan mendorong dan mengawal sertfikasi aset daerah. Berdasarkan laporan yang diterima KPK dari Pemprov, kata dia, dari 7.896 aset yang tercatat, baru 1.044 sertifikat yang diterbitkan. KPK menemukan kesulitan pembuatan sertifikat, yakni pemda tak mampu menunjukan batas-batas aset, hak alas tak ditunjukan serta secara fisik aset masih dikuasai pihak ketiga.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sultra Kalvyan Andar Sembiring menjelaskan pihaknya telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Ada empat klausal dalam perjanjian itu, yakni pembangunan sistem host-to-host, bantuan zona nilai tanah, dukungan pendaftaran tanah sistematik lengkap dan kerjsama sertifikasi aset daerah.

Meski begitu, kata dia, ada beberapa kendala yang masih ditemui dalam pengurusan sertifikat aset pemda. Misalnya, lokasi aset yang tak diketahui secara detail. Inilah yang harus diselesaikan agar aset pemda bisa disertifikatkan.

Pada kesempatan itu, Kepala BPN Kota Kendari Irwan Idrus mengatakan setiap permohonan pembuatan sertifikat, tentu akan ditindaklanjuti. Apalagi bila menunjukan dokumen kepemilikan hak atas tanah tersebut, seperti hak alas serta menguasai lahan itu.

Pada prinsipnya mudah menerbitkan sertifikat aset pemerintah. Terutama manakala lahan itu diatasnya berdiri bangunan milik pemerintah, seperti sekolah, kantor, gudang dan lainnya. Hanya saja, ia tak memungkiri sejauh ini masih ada beberapa lahan yang milik Pemprov tapi masih bermasalah. Misalnya, lahan P2ID dan eks PGSD. Lahan itu masih bersengketa karena pemerintah tak menguasai fisik lahan sepenuhnya. Sehingga memungkinkan pihak lain untuk mengklaim sebagai pemilik lahan.

Menurutnya, agar tanah pemerintah tak bermasalah, harusnya mereka berinisiatif mendaftarkan permohonan pembuatan sertifikat di BPN. Kata Idrus, lembaganya tentu akan melayani usulan yang diajukan pemerintah. (m3/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy