Tunggu Perppu, Bawaslu Tetap Awasi Netralitas ASN – Kendari Pos
Politik

Tunggu Perppu, Bawaslu Tetap Awasi Netralitas ASN


KENDARIPOS.CO.ID — Wabah Covid-19 membuat tahapan Pilkada serentak 2020 ditunda. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara sebelumnya sudah menunda setidaknya empat tahapan. Penundaan empat tahapan itu bermuara pada penonaktifkan penyelenggara adhoc. Langkah serupa juga ditempuh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Lembaga pengawasan ini akhirnya juga menonaktifkan lembaga pengawasan ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

“Terkait penonaktifan sementara panwascam, kelurahan dan desa. Itu berdasarkan keputusan KPU nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, tentang penundaan sementara tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19,” ungkap Hartian, Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Konut, kemarin (2/4).

Perempuan berhijab ini menuturkan, tahapan yang ditunda diantaranya pelantikan PPS, pembentukan PPDP, proses pemutakhiran data dan pengawasan pencalonan perseorangan. “Karena Bawaslu bekerja atas dasar tahapan. Sehingga apa yang diawasi bila tahapannya ditunda,” jelas perempuan berkaca mata itu.

Selain atas dasar putusan KPU, surat edaran Bawaslu nomor 0252 pertanggal 24 Maret 2020, tentang penundaan pengawasan tahapan dalam Pilkada tahun 2020 dan Bawaslu RI nomor 0255/K.Bawaslu/TU.00.01/III/2020 tentang pemberhentian sementara anggota Panwascam. “Dalam SK penonaktifan Panwascam memang tidak disebutkan batas waktunya. Untuk di Konut terdapat 39 orang anggota panwascam. Termasuk panwas kelurahan dan desa sebanyak 170 orang. Mereka dinonaktifkan sejak tanggal 31 Maret,” tegasnya.

Pengawasan, kata Hartian, tetap dilakukan sepanjang peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) tentang penundaan Pilkada belum dikeluarkan. Pasalnya, didalam keputusan KPU tidak semua tahapan Pilkada ditunda. “Sepanjang ini, kami masih melakukan pengawasan yang tidak diatur dalam keputusan KPU. Yang diawasi diantaranya netralitas ASN, camat, lurah dan aparat desa. Artinya, bila Perppu belum keluar, pengawasan tetap dijalankan,” ujarnya.

Anggota Bawaslu RI, Mocammad Afifuddin menjelaskan, keputusan penonaktifkan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Panwascam sama Panwas Desa/Kelurahan di semua daerah yang (menyelenggarakan pilkada dinonaktifkan),” terang Mocammad Afifuddin, kemarin. (b/min)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy