Tidak Ada Alasan Membebaskan Napi Koruptor! – Kendari Pos
Nasional

Tidak Ada Alasan Membebaskan Napi Koruptor!

Nurul Ghufron

KENDARIPOS.CO.ID — Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi sasaran kritik gara-gara pernyataan yang terkesan menyetujui usul pembebasan napi koruptor karena pandemi Covid-19. Kemarin, dia menegaskan bahwa komisi antirasuah menolak usul yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly itu.

Ghufron menerangkan, KPK memahami bahwa Covid-19 mengancam jiwa napi. Namun, dia menyatakan adanya prasyarat keadilan dalam membebaskan napi kasus korupsi. ”Selama ini, di saat kapasitas lapas yang melebihi 300 persen, masih banyak pemidanaan kepada napi koruptor yang faktanya tidak sesak seperti sel napi umum,” ujarnya.

Ghufron lantas menjelaskan tujuan pemidanaan. Menurut dia, tahapan pembebasan napi tidak boleh dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan napi selama di dalam lapas. ”Alasan pembebasan kepada para napi tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi di lapas,” paparnya.

Ghufron mengatakan, fokus pernyataannya terkait dengan usul pembebasan napi koruptor adalah aspek kemanusiaan dan physical distancing di lapas. Atas dasar itu, jika sel napi korupsi tidak penuh sesak, tidak ada alasan pembebasan sebagaimana usul Yasonna. ”KPK juga memahami keresahan masyarakat bahwa para pelaku korupsi, selain melanggar hukum, juga telah merampas hak-hak masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini pemerintah tidak berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. ”Jadi, tidak ada rencana pembebasan bersyarat napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba,” kata Mahfud kepada Jawa Pos.

Menurut Mahfud, tidak ada alasan membebaskan napi kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19. ”(Napi) tindak pidana korupsi tidak uyuk-uyukan (berdesak-desakan, Red) juga. Tempatnya (sel tahanan) sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing,” paparnya.

Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan ingin membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Tudingan ini mencul ketika adanya syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus korona atau Covid-19.

“Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar,” kata Yasonna dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Yasonna menegaskan, pengeluaran narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus menjalani prosedur yang ketat.

Menurutnya, narapidana kasus narkotika dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya ada sekitar 15.482. Narapidana tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas, yang telah menjalani pidana 2/3 masa pidana sebanyak 300 orang.

Kemudian, narapidana tindak pidana khusus dengan kondisi sakit kronis dan dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah, yang telah menjalani 2/3 pidana banyak sebanyak 1.457. Lalu narapidana warga negara asing (WNA) sebanyak 53 orang. “Publik juga perlu mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP 99/2012. Namun dengan kriteria syarat begitu ketat,” ucap Yasonna.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, untuk napi kasus narkotika yang masa tahanan 5-10 tahun, yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Umumnya bandar narkoba dihukum di atas 10 tahun itu tidak mudah mendapatkan bebas.

Sedangkan, napi kasus korupsi yang berumur diatas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun. “Sebab daya imun tubuh lemah. Itu juga tidak mudah mendapatkan bebas,” beber Yasonna.

Yasonna menegaskan, hingga kini belum ada pembahasan soal revisi PP 99/2012. Menurutnya, hal itu baru usulan dan bisa saja Presiden tidak setuju. “Sayangnya, banyak beredar kabar di publik dari pegiat antikorupsi seolah napi kasus korupsi yang umur 60 tahun ke atas pasti bebas,” sesal Yasonna.

Ditjen PAS mencatat, kata Yasonna, napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidananya, yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020 hanya ada 64 orang. “Sebanyak 6 orang berdasarkan PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012,” beber Yasonna.

Dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun telah menjalani 2/3 masa tahanan tersebut, yang menjadi perhatian publik salah satunya ada pada OC Kaligis dan Jero Wacik. “Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” tukas Yasonna. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy