Sinkronkan Anggaran Penanganan Covid-19, Kery Minta Pendampingan BPKP – Kendari Pos
Konawe

Sinkronkan Anggaran Penanganan Covid-19, Kery Minta Pendampingan BPKP

Kery Saiful Konggoasa

KENDARIPOS.CO.ID — Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, meminta pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara (Sultra) menurunkan personelnya untuk membantu penyelarasan pengalihan anggaran penanganan virus corona. Permintaan Kery itu dimaksudkan agar pengalokasian anggaran daerah untuk penanggulangan Covid 19 tidak berujung masalah dikemudian hari.

“Supaya bisa kita satukan persepsi bagaimana bagusnya anggaran penanganan Covid-19 kita alokasikan di Konawe,” ujar Kery Saiful Konggoasa, Rabu (8/4). Konawe-1 itu menjelaskan, saat ini beberapa komponen pemerintahan seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah ikut terlibat dalam membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe dalam mendukung upaya relokasi anggaran yang dilakukan . Saat ini, katanya, Pemkab Konawe masih butuh pendampingan lagi dari pihak BPKP Sultra.

“Kita harus hati-hati dalam merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Saya tidak mau antar elemen pemerintah saling beda penafsiran. Jangan sampai tafsiran Kepolisian begini, versi Kejaksaan maupun BPKP beda lagi. Ini yang mau kita sinkronkan,” ungkap Ketua Harian DPW PAN Sultra itu. Empat instansi itu, kata Kery, turun mendampingi setiap pemerintah kabupaten/kota termasuk di Konawe yang ingin mengalihkan anggaran daerah untuk menangani penyebaran Covid 19. Sehingga, lanjutnya, standar pengalokasian anggaran belanja pemerintah bisa seragam.

Kery berpemahaman, Pemkab Konawe saat ini kesulitan mengambil tindakan preventif penanganan penyebaran wabah itu di lingkungan masyarakat. Salah satunya, disebabkan terkendala dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD. Terlebih, dalam APBD Konawe, Pemkab tidak menganggarkan dana penanganan Covid-19. “Kita tidak pernah prediksi musibah ini akan terjadi. Sehingga, kita kesulitan mengalokasikan pos anggaran penanganannya. Termasuk biaya operasional, penanganan medis dan alat kesehatannya,” pendapat mantan Ketua DPRD Konawe itu.

Kery menyebut, meski niatan baik itu ada, kehati-hatian Pemkab Konawe disebabkan tidak mudah menggeser anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD. Sebab, jika menyalahi administrasi, hal itu tetap dianggap keliru. Ia pun mengaku, sebenarnya ada beberapa pos anggaran dalam APBD yang bisa ditarik untuk membiayai kegiatan di masa pendemi virus corona sesuai kebutuhan prioritas saat ini. Diantaranya, biaya perjalanan dinas keluar daerah yang sudah ditiadakan oleh Pemkab Konawe selama masa pandemi ini.

“Akan tetapi, karena belum adanya standar pembiayaan pos anggaran apa saja yang bisa dikonversi untuk penanganan Covid-19, saya belum berani mengeluarkan kebijakan tersebut,” argumentasi Kery Saiful Konggoasa. Ia menambahkan, dalam video teleconference (vicon) beberapa waktu lalu bersama pemerintah pusat, Presiden RI Joko Widodo juga sudah menginstruksikan pada instansi-intansi terkait untuk mengirim satu orang stafnya melakukan pendampingan kepada Pemkab di setiap daerah dalam hal mengambil kebijakan keuangan untuk menangani virus Corona.

“Mudah-mudahan kami bisa dibantu pendampingan. Kita ingin semua bersinergi dalam melawan penyebaran virus Corona. Sebab, ini menyangkut keselamatan manusia,” pungkas Bupati Konawe itu. (b/adi)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy