PSBB Makassar tak Pengaruhi Ekonomi Sultra – Kendari Pos
Nasional

PSBB Makassar tak Pengaruhi Ekonomi Sultra

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, Sulsel dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. PSBB yang akan diterapkan 24 April 2020 itu dinilai di provinsi jiran itu tidak akan berdampak signifikan terhadap ekonomi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pengamat Ekonomi Sultra, Dr. Syamsir Nur mengatakan, PSBB merupakan pembatasan bersyarat yang dikecualikan pada moda transportasi yang mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan perdagangan antar pulau melalui darat dan laut.

Di satu sisi, Kota Makassar juga dinilai tidak memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Sultra. Daerah yang dijuluki Kota Daeng itu bukan penyuplai kebutuhan pokok Sultra.

“Pemenuhan kebutuhan pangan yang selama ini disuplai dari Sulawesi Selatan berasal dari luar Kota Makassar yakni Kabupaten Sidrap, Enrekang, Bone, dan lain-lain. Kita memang menyuplai sebagian bahan baku konstruksi dan alat-alat kendaraan bermotor dari Makassar. Tapi, sekali lagi PSBB merupakan pembatasan bersyarat. Jadi kemungkinan distribusi barang tidak akan terpengaruh,” ujar Dr.Syamsir Nur kepada Kendari Pos, Jumat (17/4).

Ia menambahkan, hubungan antara Makassar dan Kota Kendari karena adanya bandar udara di kedua kota ini. Di mana sebagian besar penerbangan yang akan dan menuju Kendari, harus transit di Bandara Hasanuddin, Makassar.
“Tapi, itu pun penumpang pesawat tidak masuk ke dalam Kota Makassar. Pengaruhnya terhadap okupansi penerbangan lebih karena pembatasan orang untuk masuk kota Makassar serta pembatasan jumlah penumpang pesawat (jarak tempat duduk),” pungkasnya.

Akademisi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Syamsul Anam, SE., M.Ec, Dev mengungkapkan hal senada. Ia mengatakan, sebagian besar kebutuhan pangan dan pangan olahan Sultra masih bersandar pada daerah lain di Sulawesi Selatan. Ekonomi Sultra akan terpengaruh hanya jika daerah sentra pangan dan pangan olahan di Sulawesi Selatan (Sulsel) juga mengalami pembatasan skala besar sebagaimana Kota Makassar.

“Jika beberapa daerah utama di Sulsel terjadi pembatasan dalam skala besar maka tentu akan berdampak pada melambatnya pasokan ragam kebutuhan yang diperoleh dari Sulsel. Jika tidak, maka tentu tidak akan berpengaruh,” tuturnya, kemarin.

Dijelaskannya, bahan pangan Sultra bersumber dari beberapa daerah di Sulsel. Misalnya, telur dan beras yang berasal dari Kabupaten Sidrap, sebagian bawang merah yang dipasok dari Kabupaten Enrekang. Namun jika ada kendala pasokan, kata Syamsul Anam, maka sebaiknya pemerintah daerah (Pemda) berkomunikasi dengan daerah-daerah lain yang dapat memasok sementara kebutuhan pangan utama di Sultra. Potensi kenaikan harga bisa saja terjadi jika pasokan berkurang.

“Kita berharap pemerintah telah menyiapkan skema jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga pangan utama di Sultra. Kita mengapresiasi langkah antisipatif Pemkot Kendari yang melakukan operasi pasar mobile. Langkah Kota Kendari penting diikuti daerah lain,” terang Syamsul Anam.

Masih menurut Syamsul, perekonomian Sultra hanya akan terdampak akibat berkurangnya nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor utama Sultra seperti pertanian, pertambangan, jasa konstruksi dan perdagangan. Mengenai penerbangan, secara alamiah, kata dia, akan menyesuikan dengan keadaan. Saat ini, penerbangan praktis akan mengurangi frekuensinya pada rute-rute yang tidak ekonomis.

“Namun perlu diingat ada kegiatan ekonomi yang tetap membutuhkan penerbangan, yaitu e-commerce. Sehingga, volume barang yang berasal dari belanja online dugaan saya akan mengalami peningkatan,” pungkas Syamsul Anam.

Di Sultra belum ada rencana PSBB. Meski wacana itu sempat mengemuka namun pengambil kebijakan belum mengajukan usulan PSBB ke Kemenkes. Pemerintah daerah di Sultra merespons potensi penyebaran wabah virus korona.

Kebijakan bersifat lokal ditelurkan sebagai langkah antisipasi. Salah satunya, pembatasan pelayaran moda transportasi laut.
Sedangkan angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP) tidak ada pembatasan. Begitu pula moda transportasi udara. Tidak ada penutupan ataupun pembatasan penerbangan. Semua masih berjalan normal.

“Tidak ada pembatasan angkutan darat. Sebab untuk pembatasan itu, domain pemerintah pusat. Baik AKDP maupun AKAP belum ada pelarangan, sebab kalau ada pelarangan sama dengan konsep lockdown,” ujar Benny Nurdin Yusuf, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Sultra.

Pencegahan penyebaran virus korona oleh Pemprov Sultra akan terfokus kepada tiga dimensi. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sultra, La Ode Ahmad P Bolombo menyebut tiga dimensi itu adalah penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial atau social safety net dan penanganan dampak ekonomi dalam penanganan virus korona.

“Semua dimensi itu tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan virus korona. Tiga dimensi ini butuh resources (sumber daya) yang tidak sedikit dan mesti di refocusing untuk melakukan executing (eksekusi) lebih cepat,” ujarnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy