Proyek Jalan Nasional di Rawua Tak Jua Tuntas – Kendari Pos
Nasional

Proyek Jalan Nasional di Rawua Tak Jua Tuntas

Proses pengerjaan jalan nasional di Desa Rawua kecamatan Sampara, Konawe. Masa denda proyek yang dikerjakan PT.Rahmat Utama Mulia (RUM) berakhir Selasa (31/3) kemarin namun pekerjaan proyek belum tuntas. PT.RUM hampir dipastikan akan masuk dalam daftar hitam (black list) karena tak tepat waktu menyelesaikan proyek.


KENDARIPOS.CO.ID — Pengerjaan jalan nasional di Desa Rawua Kecamatan Sampara, Konawe tak kunjung tuntas sesuai kontrak. Hingga jatuh tempo Desember 2019, rekanan proyek PT.Rahmat Utama Mulia (RUM) pun diberi tambahan waktu selama 90 hari untuk menuntaskan jalan sepanjang 125 meter itu.

Namun hingga tambahan waktu jatuh tempo, Selasa (31/3) kemarin, proyek jalan tak jua selesai. Progres pekerjaan hanya sekira 65 persen. Pada kondisi itu, rekanan dapat diduga melakukan wanprestasi.

Lalu, bagaimana konsekuensi logis yang harus ditanggung rekanan proyek, PT.RUM? “Konsekuensinya di blacklist (daftar hitam),kemudian kami akan laksanakan penanganan sementara sambil menunggu revisi anggaran untuk di lelangkan ulang,” ujar Lukas Barthimeus, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2 Satker Penanganan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sultra, Selasa (31/3).

Lukas Barthimeus mengatakan pekerjaan proyek harusnya selesai per 31 Maret 2020. Masa perpanjangan sudah cukup. Menurutnya, tak ada dalam aturan untuk perpanjangan lagi. Perpanjangan waktu kerja itu hanya 90. “Intinya kami akan lakukan sesuai prosedur yang ada. Jika merujuk pada aturan yang ada, kemungkinan tidak ada perpanjangan masa kerja lagi. Kami sudah memberi perpanjangan sesuai aturan. Tetapi dengan waktu yang diberikan, pekerjaan itu juga tak kunjung selesai. Kami pun dari awal berharap ini bisa selesai sesuai target,”ungkap Lukas Barthimeus.

PT.RUM mengklaim sudah berupaya maksimal mengebut item pekerjaan, pagi hingga malam. Bahkan mendatangkan pekerja dari Pulau Jawa mengebut pengerjaan jalan sepanjang 125 meter tersebut. Beberapa faktor teknis dilapangan membuat penuntasan proyek jalan nasional di Rawua itu tak terkejar.

“Masa dendanya habis tanggal 31 Maret 2020. Kami berharap kebijakan dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XXI Kendari untuk memberi kesempatan menuntaskan jalan nasional di Kecamatan Sampara itu,” beber Akbar, General Superintendent PT. RUM kepada Kendari Pos, kemarin.

Menurut Akbar, rasa denda selama 90 hari tidak berjalan maksimal dikarenakan beberapa sebab. Misalnya, faktor cuaca. Ia mengatakan, selama tiga bulan belakangan, hujan intensitas tinggi mengguyur lokasi proyek dan membuat pengerjaannya dihentikan. Kondisi tersebut juga membuat tanah di lokasi pengeboran dinding pembatas menjadi labil dan rawan terjadi longsor.

Penyebab lain, saat menggali lubang pondasi dinding pembatas sedalam 18 meter itu, alat bor sering menghantam batu keras di dalam tanah. Akibatnya, waktu penyelesaian jalan nasional itu kembali tersita sebab harus menunggu sparepart yang didatangkan dari Surabaya.

“Di luar kerusakan mesin itu. Awalnya kami targetkan minimal bisa merampungkan 4-6 titik lubang galian dalam sehari. Namun dengan kondisi saat ini, kita hanya dapat satu titik saja per hari. Kami punya data-data tersebut. Ini terjadi di luar kendali kami,” ungkapnya.

Akbar merinci bentangan dinding pembatas tinggal menyisakan 45 meter hingga ke batas ujung jalan yang diperbaiki. Jika masih dipercayakan mengerjakan proyek tersebut, Akbar berjanji bakal menuntaskan jalan nasional itu sebelum arus mudik lebaran Idul Fitri tahun ini.

Selain itu, Akbar menjelaskan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengeluarkan instruksi nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19 dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam instruksi itu, penghentian sementara penyelenggaraan jasa konstruksi akibat keadaan kahar (kondisi di luar kemampuan manusia, red).

Berdasarkan poin A pada angka 2 huruf b skema protokol tersebut, penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat beberapa hal. Pertama, memiliki risiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran Covid 19. Kedua, telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Ketiga, pimpinan Kementerian atau Lembaga (K/L) atau instansi atau kepala daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar. (adi/rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy