PKS Nilai Stafsus Milenial Ciptakan KKN Model Baru – Kendari Pos
Nasional

PKS Nilai Stafsus Milenial Ciptakan KKN Model Baru


KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evalusi terhadap keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden. Bukhori mengatakan Presiden Jokowi tidak punya beban psikologis terhadap para Staf Khusus tersebut, sehingga tak perlu sungkan mengevaluasi keberadaannya. “Pak Jokowi sebagai Presiden tidak punya beban psikologis, sehingga sedianya berani melakukan evaluasi terhadap para staf-stafnya yang memanfaatkan posisinya,” ujar Bukhori kepada wartawan, Rabu (22/4).

Presiden Jokowi memperkenalkan 7 staf khususnya dari kalangan milenial. RAKA DENY/JAWA POS

Bukhori mencontohkan kasus Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra? terbukti menyalahgunakan jabatannya dengan surat yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. “Saya khawatir jika tidak dievaluasi maka staf ini akan menjadi embrio KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme-Red) baru,” tegasnya.

Sehingga di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 ini, menurut dia, seharusnya para Staf Khsusus Milenial ini tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apalagi dengan menyalahgunakan jabatan. “Jadi, ulah sebagian staf ini yang amat tidak patut dilakukan,” ungkap politikus PKS ini.

Diketahui ?polemik muncul dari dua Stafsus Presiden Jokowi Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan Garuda Putra membuat kontroversi usai menerbitkan surat Nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia. Surat tersebut berisikan tentang kerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19.

Kontroversi timbul ketika PT Amartha Mikro Fintek disebut sebagai perusahaan yang akan bekerja sama sebagai relawan desa lawan Covid-19. Perusahaan tersebut diketahui milik Andi. Dengan kata lain, Andi meneken surat pemberitahuan mengatasnamakan Stafsus Presiden untuk perusahaannya sendiri, dan dititipkan kepada camat di seluruh Indonesia. Kemudian polemik lainnya adalah pemerintah menggandeng Skill Academy by Ruangguru sebagai mitra pemerintah untuk program Kartu Prakerja.

Namun hal ini menjadi sorotan karena Ruangguru tersebut ?dimiliki oleh Stafsus Presiden Jokowi, Adamas Syah Belva Devara. Belakangan, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara sudah menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai Staf Khusus Presiden?, pada Selasa (21/4) kemarin.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, seharusnya CEO Ruangguru itu dari awal sudah mundur sebelum akhirnya menuai kritik. Peneliti ICW, Wana Alamsyah menyampaikan, semestinya Belva sudah mengundurkan diri menjadi staf khusus milenial Presiden Joko Widodo sebelum ramainya kritikan publik. Sebab, proses penunjukan lembaganya Ruangguru.com sebagai mitra Kartu Prakerja, sangat kental nuansa konflik kepentingan.

“Sedari awal, setiap pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan sudah seharusnya mundur dari jabatannya. Pun ketika ditawarkan, sepatutnya harus mengundurkan diri dari jabatan di perusahaannya,” kata Wana dikonfirmasi, Rabu (22/4).

Dalam konteks Ruangguru.com, Wana menilai, sebagai mitra kerja Kartu Prakerja, sepatutnya seluruh mitra dihentikan terlebih dulu untuk kemudian dilakukan evaluasi. Terlebih, perusahaan milik Belva Devara merupakan anak perusahaan asal Singapura.

Wana memandang, penunjukan Ruangguru.com sebagai mitra Prakerja memunculkan kesan tidak objektif dan tidak sesuai dengan peraturan presiden. Dia menilai, proses tersebut tidak transparan kepada publik. “Sebab, proses pemilihannya pun tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa,” sesal Wana.

?Sebelumnya, CEO Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara, menyatakan mengundurkan diri sebagai Staf Khusus Presiden?. Hal ini karena polemik keterlibatan Ruangguru.com dalam program Kartu Prakerja.

Meski begitu, Belva Devara menegaskan kembali bahwa tidak ada konflik kepentingan sehingga Ruangguru terpilih menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja.
“Proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan dan pemilihan mitra dilakukan langsung oleh pemegang Kartu Prakerja,” ujar Belva.

Menurut Belva, walau meyakini tak ada konflik kepentingan, keputusan mundur dari jabatan Stafsus Jokowi tetap diambil, karena tidak ingin membuat polemik berkepanjangan. “Ini dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy