Pilkada Ditunda, Incumbent Tetap Diawasi – Kendari Pos
Politik

Pilkada Ditunda, Incumbent Tetap Diawasi

KENDARIPOS.CO.ID — Meski pemerintah dan penyelenggara pemilu sepakat Pilkada 2020 ditunda, Perppu dari Presiden Joko Widodo belum diterbitkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap melakukan pengawasan kepala daerah khususnya incumbent.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan, proses penanganan pelanggaran penyalahgunaan wewenang kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah untuk kepentingan pilkada yang diatur Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bakal tetap ditegakkan. Alasannya, hingga saat ini aturan UU Pilkada nomor 10 tahun 2016 masih berjalan. Sementara peraturan penggantinya belum ada.

“Penerapan pasal 71 kalau mengacu pada saat ini. Maka tanggal penetapan calon 8 Juli 2020, sebelum peraturan itu diubah, setiap pelanggaran Pasal 71 ayat 1 atau ayat 3 masih berlaku. Karena belum ada tahapan yang mengatakan penetapan calon berubah dari 8 Juli 2020,” tegas Fritz.

Perppu yang mengatur harus diturunkan terlebih dahulu melalui Peraturan KPU (PKPU). “Baru mengenai tanggal penetapan calon. Perppu juga harus diturunkan kepada PKPU. Kami masih menunggu PKPU baru mengenai tanggal penetapan calon. Selama tanggal penetapan calon belum berubah dan masih 8 Juli, apabila ada kepala daerah atau para pejabat yang melanggar Pasal 71 ini akan tetap diteruskan proses penangan pelanggarannya,” paparnya.

Kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Terpisah, Ketua Bawaslu Abhan menanggapi waktu penundaan pelaksanaan pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 yang hingga kini belum ditetapkan. Menurutnya, dari tiga opsi yang dikeluarkan KPU, penundaan hingga setahun merupakan yang paling aman melihat situasi penanganan Covid-19 yang belum selesai.

“KPU mengajukan tiga opsi. Bawaslu pada prinsipnya yang masih memungkinkan opsi kedua dan ketiga (B dan C). Opsi pertama (A) agak berat dilakukan. Kita serahkan KPU yang mengatur tahapan dari PKPU. Tetapi, melihat situasi terkini yang belum tahu sampai kapan Covid-19 selesai. Maka paling aman 29 September 2021. Jadi, penundaan setahun,” jelas Abhan. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy