Penyesuaian Selama Ramadan, Kerja ASN 32,5 Jam Sepekan – Kendari Pos
Nasional

Penyesuaian Selama Ramadan, Kerja ASN 32,5 Jam Sepekan

KENDARIPOS.CO.ID — Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Muna mendapat penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bila hari biasa ASN bekerja 37,5 jam dalam sepekan, maka saat ini tinggal 32,5 jam. ASN juga diberi keringanan untuk bekerja dari rumah (work from home) ditengah pandemi Covid-19.

LM. Rusman Emba

Penjabat Sekretaris Kabupaten (Sekab) Muna, Muhammad Djudul, menerangkan bagi instansi yang menerapkan lima hari kerja, ASN akan mulai berkantor mulai pukul 08.00 sampai pukul 15.00 Wita. Jam kerja dijeda istirahat pukul 12.00 sampai 12.30 Wita. Sedangkan jam kerja untuk hari Jumat dimulai 08.00 dan berakhir pukul 15.30 Wita karena dikurangi waktu istirahat mulai pukul 11.30 sampai 12.30. “Total ada 32,5 jam selama sepekan. Berkurang lima jam dari biasanya,” kata Staf Ahli Gubernur Sultra tersebut.

Ia menambahkan, penyesuaian tersebut mengikuti surat edaran nomor 50 tahun 2020 yang dikeluarkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyesuaian itu untuk memberi keringanan ASN selama menjalankan ibadah puasa. “Sudah setiap tahun memang ada pengurangan jam kerja begini,” jelasnya, Jumat (24/4).

Selain penyesuaian, ASN juga mendapat perpanjangan kebijakan bekerja dari rumah. Bupati Muna, LM. Rusman Emba bahkan sudah mengeluarkan edaran perihal perpanjangan WFH dari semula sampai 21 April menjadi 13 Mei 2020. Acuan kebijakan juga merujuk pada SE nomor 50 MenpanRB. “Semangatnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19,” kata LM. Rusman Emba, kemarin.

Namun meski berlaku WFH, ASN tetap wajib mengoptimalkan pelayanan publik. Panduan pelaksanaan WFH itu diatur dalam SE MenpanRB nomor 34 tahun 2020. Beberapa diantaranya ialah presensi tetap dilakukan dengan pesan pendek dan ASN wajib menyusun rencana kerja serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang diberikan masing-masing pimpinan unit kerja. ASN harus membuat laporan kinerja secara berkala, yang ditujukan pada pimpinan unit kerja.

“Nanti pengawasannya dilakukan oleh pembina kepegawaian. Kita berharap kinerjanya tetap maksimal,” paparnya.
Rusman menerangkan, pelaksanaan WFH bukan berarti tidak ada kegiatan kantor. Beberapa instansi pelayanan dasar tetap buka dengan ketentuan yang diatur secara teknis oleh kepala dinas. “Kalau kinerja tetap ada, hanya memang tidak seperti biasa. Mungkin digilir masuk kantor,” pungkasnya.

Pemkab Kolaka juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penetapan jam kerja aparatur sipil negara (ASN). Dengan adanya surat edaran tersebut, maka jam kerja ASN selama Ramadan berkurang.
“Sebelumnya, jam berkantor untuk Senin-Kamis yaitu pukul 07.30-16.00 Wita, tapi selama Ramadan berubah menjadi pukul 08.00- 15.00. Sedangkan di hari Jumat yang sebelumnya jam kerja dari pukul 07.30-16.30 kini berubah menjadi 08.00-15.30. Selama bulan puasa kegiatan apel, upacara dan kerja bakti untuk sementara ditiadakan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kolaka, Hj. Andi Tenri Gau saat ditemui Jumat (24/4).

Hj. Andi Tenri Gau

Tenri menambahkan, kebijakan giliran hari berkantor untuk mencegah penularan korona juga masih berlaku selama Ramadan. “Jadi selain jam kerja dikurangi, giliran hari masuk kantor pegawai juga masih kami diberlakukan karena di bulan puasa ini masih dalam masa pandemi Covid-19,” jelasnya. Dengan adanya pengurangan jam kerja di Bulan Ramadan, maka Tenri berharap para pegawai dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Apalagi kata dia, bekerja dan mengabdi untuk masyarakat dan daerah merupakan ibadah yang pahalanya sangat besar jika dilaksanakan di bulan Ramadan.

“Jadi tidak ada alasan untuk malas-malasan. Yang tidak mendapat giliran berkantor tetap melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Bekerja itu ibadah dan itu pahalanya besar jika dilaksanakan di bulan Ramadan,” sambungnya. Bagi ASN yang masih juga malas berkantor di Bulan Ramadan, kata Tenri pihaknya sudah menyiapkan sanksi bagi ASN yang melanggar tersebut. “Sanksinya mulai dari peringatan hingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Untuk pemotongan TPP itu pasti diberikan kepada yang melanggar karena dibayarkan berdasarkan kehadiran pegawai,” ujarnya. (b/ode/fad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy