Pengembalian Anggaran Pilkada Tunggu Permendagri – Kendari Pos
Politik

Pengembalian Anggaran Pilkada Tunggu Permendagri

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap melakukan pengawasan pemilu meskipun Pilkada Serentak 2020 telah disepakati ditunda. Usulan anggaran penyelenggara pilkada yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bakal ditarik kembali.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan pihaknya memahami kondisi sekarang semua konsentrasi melawan covid-19. Rencana pengembalian anggaran yang sudah ditandatangi dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada pemerintah daerah (pemda) harus menaati aturan. Jadi pihaknya hanya menunggu Presiden mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).

“Tentu Bawaslu mengikuti Perppu. Kalau ada revisi Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) soal pengelolaan dana hibah ini. Pada prinsipnya, kami akan mengikuti,” paparnya. Meski begitu, Abhan berharap adanya jaminan anggaran tersebut bisa tersedia apabila tahapan pilkada sudah mulai dilanjutkan. Penundaan pemungutan suara dari sebelumnya 23 September 2020 yang hingga kini belum ditetapkan, menurutnya, dari tiga opsi yang dikeluarkan KPU, penundaan hingga setahun merupakan yang paling aman melihat situasi seperti saat ini.

Abhan berharap Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu sebagai landasan hukum waktu pelaksanaan pemungutan suara akibat penundaan tersebut. Perppu, lanjutnya, dibutuhkan agar bisa menentukan jadwal tahapan pilkada. “Harapan kami sebagai penyelenggara harus segera adanya Perppu sehingga menjamin kepastian pengeluaran keuangannya dan KPU juga ada kepastian hukum merencanakan kapan dilanjutkan kembali tahapan pemilihan ini,” tuturnya.

Bawasu dan KPU, lanjutnya, sepakat mekanisme pengembalian anggaran Pilkada Serentak 2020 yang bersumber dari dana APBD menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) baru.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, dasar pemberian anggaran dana hibah dari APBD setelah penandatangan NPHD yang diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Karena itu, menurutnya, soal pengembalian anggaran menunggu Permendagri baru. “Kami sebagai penyelenggara pemilu harus menunggu sampai adanya Permendagri dan Perppu yang mengatur soal penganggaran tersebut,” kata Fritz di Jakarta, Kamis, (2/4/).

Hal senada diungkapkan Anggota KPU Pramono Ubaid. Dia meminta KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tidak menyepakati terlebih dahulu pemotongan anggaran oleh kepala daerah. Pramono meyakini, hingga kini alokasi anggaran masih menggunakan UU Pilkada Nomor 10 dan diatur secara detail dalam Permendagri Nomor 54/2019 tersebut. “Teman-teman KPU tidak boleh menyepakati soal pemotongan anggaran sebelum adanya Perppu. Entah bagaimanapun bunyinya dan detailnya nanti ada di Permendagri. Sebab, sampai saat ini peraturan hukumnya masih UU yang ada sekarang dan Permendagri Nomor 54. Hingga saat ini belum ada Permendagri baru yang mengatur soal anggaran,” paparnya. (khf/fin/rh)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy