Pencairan BLT DD Harus Sesuai Regulasi – Kendari Pos
Konawe Selatan

Pencairan BLT DD Harus Sesuai Regulasi

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Tindakan mengabaikan regulasi yang dilakukan Yatiman, S.Pd, Kepala Desa (Kades) Abenggi, Kecamatan Landono, karena mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warganya, mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel). Reaksi juga datang dari lembaga aparat penegak hukum (APH) Inspektorat Kabupaten.

Kepala Inspektorat Kabupaten Konsel, Mujahidin, mengungkapkan, untuk pengelolaan dana desa, baik belanja jasa maupun padat karya, tentu harus melalui prosedur dan regulasi yang jelas.

“Setiap kegiatan pengelolaan anggaran, mau dana desa atau dana daerah itu harus ada payung hukumnya. Misalkan Peraturan Bupati (Perbup) yang dikeluarkan oleh instansi terkait,” ungkapnya.

Dalam kapasitas selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), regulasi pengeloaan keuangan desa itu, diatur dalam perubahan Permendes nomor 6 tahun 2020 terkait penggunaan DD tahun 2020, yang didalamnya dimasukannya belanja langsung tunai, dalam rangka penanganan dampak Covid-19.

“Kalau dana desanya di bawah Rp 800 juta pertahun, maka dia anggarkan 25 persen untuk Covid-19. Kalau nominal dana desanya di atas Rp 800 juta maka potongannya Rp 30 persen. Jika Rp 1 miliar, maka dianggarkan 35 persen. Itulah yang akan menjadi dasar tiap desa dalam mengalokasikan dana Covid-19,” jelasnya.

Meski demikian, menurut Inspektur Daerah Konsel ini, Perubahan Permendes itu harus diikuti dengan perubahan APBDes.
Anggaran BLT-DD harus tercantum dalam triwulan I tahun 2020 terkait penggunaan APBDes.

“Dan pasti selalu diikuti dengan Perbup tentang alokasi dana desa. Sama dengan penerapan Permendes nomor 11 tahun 2019 itu diikuti juga dengan Perbup. Saya kira, tindakan gegabah Kades Abenggi ini ini akan ditindaklanjuti oleh instansi teknis,” jawabnya.

Untuk saat ini Pemkab sementara memaksimalkan verifikasi data penerima bantuan. Sehingga belum ada kegiatan proses pencairan BLT tersebut.

“Makanya kita mau sinkronkan data dulu, yang mana penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mana data keluarga miskin dan rentan miskin serta keluarga korban PHK. Nanti KK yang belum masuk dalam daftar itu, disitulah peruntukkannya BLT DD itu,” terang Mujahidin.

Ia berharap instansi terkait, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) segera memanggil Kades yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi.

“Saya selaku APIP minta dinas terkait memanggil yang bersangkutan untuk berikan keterangan dan alasan, sehingga sampai dana BLT desa itu dicairkan tanpa menunggu Perbup,” pintanya.

Yang jelasnya, tambah dia, sejumlah kegiatan pengelolaan keuangan desa baik itu BLT maupun belanja lainnya, pasti akan diaudit.

“Setelah itu baru kita simpulkan apakah ada kejanggalan atau bagaimana. Kita hanya berharap semua penyaluran bantuan ini harus sesuai regulasi yang ada dan tepat sasaran,” pungkas Mujahidin. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy