Abaikan Perbup, Kades Abenggi Sudah Cairkan BLT dan DD – Kendari Pos
Konawe Kepulauan

Abaikan Perbup, Kades Abenggi Sudah Cairkan BLT dan DD

Proses penyerahan BLT-DD bulan April pada warga Desa Abenggi, Kecamatan Landono, meski Perbup terkait pencairan bantuan tersebut belum terbit.

KENDARIPOS.CO.ID — Bertindak cepat namun mengabaikan regulasi yang seharusnya, diperlihatkan Yatiman, Kepala Desa Abenggi di Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) terkait rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari dana desa (BLT-DD) sebesar Rp 600 ribu tiap kepala keluarga (KK) langsung ditindaklanjuti dengan pencairan tahap pertama untuk ratusan warganya. Padahal ada mekanisme tertentu yang harus dipenuhi.

Disyaratkan, data calon penerima harus diverifikasi untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih nantuan. Kedua, harus melalui peraturan bupati (Perbup) perubahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel bahkan masih melakukan verifikasi sejumlah data calon penerima bantuan, baik dari Kemensos maupun Kemendes. “Kalau Juknis dari Kemensos, kita usulkan sejumlah data setelah itu akan diverifikasi. Jangan sampai ada yang dobel. Nanti sudah terverifikasi, baru keluar SK dari Kemensos. Selanjutnya kita akan salurkan bantuan melalui Pos. Saya tidak terlalu tahu kalau BLT DD. Yang jelas hingga saat ini belum ada BLT yang dicairkan,” ungkap Sekdis Dinsos Konsel, Surdin, kemarin.

Untuk penyaluran BLT-DD yang sudah dicairkan Pemerintah Desa Abenggi, seharusnya sesuai petunjuk teknis dengan menunggu Perbup terbit. Kendatipun sudah ada instruksi dari Kemendes. Camat Landono, Lanay, mengaku baru tahu jika sudah ada desa di wilayahnya yang telah mencairkan dana bantuan dampak Covid-19 itu.

“Padahal sebelumnya sudah saya peringatkan semua kepala desa di Kecamatan Landono agar tunggu Perbup,” kata Lanay. Ia menegaskan, penyaluran bantuan itu harus dilakukan pendataan dan verifikasi calon penerima BLT DD. Selanjutnya bekerja sama dengan anggota Babinsa TNI dan Bhabinkantibmas melakukan verifikasi dan sinkronisasi data. Itu sesuai petunjuk bupati.

“Jadi nanti hasil verifikasi data di desa itu disampaikan ke camat dan diteruskan ke kabupaten beserta berita acaranya. Nah, setelah itu keluar Perbup untuk pencairan,” jelasnya. Camat Landono menyayangkan sikap Kades Abenggi, Yatiman yang bertindak inprosedural mencairkan dana BLT-DD tersebut. “Hanya Desa Abenggi ini terburu-buru. Alasannya, terlanjur tarik uang dan karena ada desakan warga yang terdampak Covid-19. Tapi saya sampaikan, kenapa berani bayar. Sebab kita harus tunggu keluar Perbup dari kabupaten. Lagian sekarang baru verifikasi data dan rencana hari ini (Senin) mau laporkan ke kabupaten,” ungkap Lanay, kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Kades Abenggi, Yatiman, mengakui langkah cepatnya melakukan pencairan BLT di desanya. Ia sudah menyalurkan BLT DD bagi 156 KK. “Sejak hari Jumat lalu kami sudah distribusikan ke penerima 156. Sumber dananya dari DD,” akunya. Ditanya soal dasar pencairan bantuan, Yatiman berargumen, karena instruksi Presiden. Disisi lain, pertimbangan kemanusiaan dan kondisi darurat.

“Ya Presiden sudah instruksikan karena ini sifatnya darurat. Karena yang tahu kondisi masyarakat itu, saya dan perangkat desa. Pertimbangan selanjutnya, di sini banyak Lansia dan pekerja batu merah. Saat ini setengah mati untuk distribusikan karena di tolak di Kota Kendari,” jawabnya.

Ia juga mengklaim pencairan BLT-DD sudah kesepakatan musyawarah desa dan telah disampaikan ke tingkat kecamatan. Atas dasar desakan masyakarat, dirinya harus mencairkan tanpa menunggu regulasi dan Perbup. “Aturannya kan kita lima hari tunggu Perbup keluar, tapi ini sudah tujuh hari. Sampai hari ini belum ada juga informasi kapan Perbup itu terbit. Karena satu sisi masyarakat terdesak, sisi lain Perbup belum keluar. Nah kita dilematis. Karena daerah lain seperti di Jawa mereka sudah salurkan lebih awal,” pendapat Yatiman.

Ia mengaku siap mempertanggungjawabkan kebijakannya itu. Yatiman menyebut, di Desa Abenggi terdiri dari 232 KK dan jumlah penduduk mencapai 800 jiwa. Dari jumlah KK tersebut pihaknya telah verifikasi dan mencatat 156 KK yang berhak mendapatkan bantuan. “Terkait adanya keluhan warga yang tidak mendapat bantuan dan dianggap layak menerima, saya sudah cek dan pastikan semua dapat. Penerima itu kan ada lansia, walaupun di situ punya kendaraan. Kedua, administrasi lengkap sesuai kartu keluarga. Rentan sakit, punya anak bayi 0-2 tahun. Kecuali orangnya di luar desa dan yang belum punya KK, tidak dapat. Tidak masuk penerima PKH, bukan PNS, TNI/Polri dan pensiunan,” paparnya.

Meski begitu, sejumlah warga di Abenggi mengaku, ada ketidaksesuaian dalam kriteria pemberian bantuan tersebut. “Masih ada puluhan KK yang harusnya dapat bantuan, justru tidak diberikan. Ada yang hidup layak dan punya usaha juga mobil, diberikan. Kata Kades, yang satu rumah ada dua kepala keluarga, hanya satu saja dikasih. Tapi nyatanya, ada yang diberi untuk dua kepala keluarga itu. Ini, bagaimana aturannya,” protes seorang warga Abenggi, kemarin.

Sementara itu, Kepala Seksi Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Konsel, Iwan, mengungkapkan, sejauh ini belum ada proses pencairan BLT-DD. Pasalnya sejumlah desa di Konsel masih menunggu Perbup terkait regulasi penyaluran bantuan tunai sesuai intruksi Kemendes itu. “Kalaupun sudah ada desa yang mencairkan itu, berarti dia tanggung sendiri risikonya. Yang jelas semua data calon penerima itu harus diverifikasi dulu, setelah itu baru keluar Perbup,” tegasnya. (b/kam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy