Pemkab Kolaka Lantik 11 Pejabat Hasil Lelang – Kendari Pos
Kolaka

Pemkab Kolaka Lantik 11 Pejabat Hasil Lelang

KENDARIPOS.CO.ID — Setelah ditetapkannya 34 nama sebagai peserta tiga besar di setiap jabatan yang dilelang oleh Tim Pansel, Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei menetapkan 11 nama sebagai pejabat definitif eselon II b yang lowong. Penetapan tersebut ditandai dengan pelantikan yang digelar di ruang kerja Bupati Kolaka pada Rabu (1/4). Ahmad Safei memimpin langsung pelantikan tersebut.

11 pejabat hasil lelang jabatan yang dilantik tersebut diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Arifin Jamal Budi Darma, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Abdi Arif, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Achiruddin. Selain 11 pejabat tersebut, Ahmad Safei juga merotasi posisi dan melantik dua pejabatnya. Wardi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) dilantik menjadi Asisten III Setkab Bidang Administrasi Umum. Sebelumnya jabatan Asisten III lowong karena telah memasuki masa pensiun. Adapun posisi Kepala Kesbangpol yang ditinggalkan Wardi diisi Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kolaka, H. Poitu Murtopo yang turut hadir dalam pelantikan tersebut mengungkapkan, pelantikan untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut telah lama direncanakan. Sebab banyak pejabat yang memasuki masa pensiun. “Pelaksanaan asesmen telah lama kami laksanakan. Yang membuat pelantikan ini lama karena kami juga lama menunggu hasil verifikasi kembali dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan itu baru tiba pada akhir Maret lalu. Sehingga pelantikan baru kami dapat laksanakan hari ini,” ungkapnya, kemarin.

Kata Poitu, pihaknya telah melelang 12 jabatan. Hanya saja, satu jabatan lainnya yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) belum dapat dilantik bersama 11 pejabat lainnya. “Karena ini ada perlakuan khusus. Jabatan tersebut juga sudah diasesmen. Tetapi bupati harus menyurat kepada gubernur lewat Pemerintah Pusat dan kemudian diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Nah, Mendagri nanti yang memberikan persetujuan, baru kami bisa melakukan pelantikan. Karena Disdukcapil ini merupakan instansi semi vertikal,” jelasnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Poitu meminta kepada pejabat yang dilantik membentuk kerja sama yang kuat dan selalu melakukan koordinasi pada semua level. “Apabila koordinasi kurang bagus, pasti tujuan organisasi tidak bisa berjalan dengan baik. Ini adalah penegasan bupati tadi,” tutur Poitu mengutip pernyataan Bupati Kolaka, H. Ahmad Safei. (b/fad)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy