KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 juta dari kantong APBD tahun ini. Dana itu diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN). Dengan hanya menunjukkan KTP sebagai warga Buton, warga sudah bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Anggaran itu melekat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton.
Dirut RSUD Buton, dr. Ramli Code, mengatakan, sejauh ini sudah Rp 200 juta dana itu terpakai. Sehingga kemungkinan besar dana tersebut tak cukup hingga akhir tahun. Terlebih masih ada ribuan masyarakat Buton yang belum mengantongi Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Masuk bulan keempat ini sudah habis Rp 200 juta. Karena memang banyak yang berobat dan kita bantu dengan anggaran itu,” katanya, kemarin.
Selain itu ada pula beberapa warga dan harus mendapat layanan cuci darah. Untuk jenis pengobatan ini, RSUD Buton telah menandatangani kerja sama dengan pihak manajemen RS Siloam di Baubau. Sehingga biayanya pun tetap ditanggung RSUD Buton. “Kita kasih rujukan pada pasien dan cuci darah di RS Siloam, biayanya kita juga yang tebus,” tambahnya.
Ia mengaku, biaya Rp 400 juta yang disediakan Pemkab diprediksi memang tak cukup hingga akhir tahun. Sebab di Buton masih ada sekitar 30 ribuan warga yang belum memiliki kartu kesehatan gratis.
“Memang tidak akan cukup. Tapi sejak awal juga prediksi ini sudah sampaikan ke bupati. Beliau berjanji jika memang kurang, akan ada penambahan di APBD Perubahan,” lanjutnya.
Soal berapa perkiraan dana tambahan yang dibutuhkan, Ramli belum bisa memprediksi. (b/lyn)
