Pemerintahan Dinamis, Oleh: Prof. Dr. Eka Suaib – Kendari Pos
Opini

Pemerintahan Dinamis, Oleh: Prof. Dr. Eka Suaib

Prof. Dr. EKA SUAIB
DOSEN FISIP UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintahan dinamis. Inilah kata kunci saat ini dalam melihat respons pemerintah terhadap pandemi convid-19. Yang paling baru, Presiden RI Joko Widodo resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menyelesaikan wabah pandemi convid-19. Selain itu, juga menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pempus juga mengeluarkan Perpu tentang keuangan negara. Belum lagi tim yang dibentuk di daerah. Awalnya, tim terpadu penanggulangan convid-19. Kemudian berubah menjadi Satgas penanganan convid-19.Ketua gugus, adalah Sekda Provinsi. Tidak lama, muncul kebijakan ketua gugus adalah Kepala Daerah masing-masing wilayah. PSBB adalah respons cepat terhadap situasi yang ada di tanah air. Bukan apa-apa. PSBB diambil, pada situasi beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota melakukan isolasi wilayah. Pemprov Papua, Pemprov Aceh, Pemprov Sumbar, Pemkot Tegal, Pemkab Tasikmalaya bergerak secara dinamis untuk melindungi warganya.

Pemprov DKI bahkan sudah mengusulkan agar daerahnya isolasi.Pempus tidak menyetujui. Pemprov Jawa Barat juga sudah mengkarantina warganya dari orang luar. Di berbagai medsos, kita saksikan RT/RW menutup wilayahnya dari orang lain. Mungkin, isolasi total, karantina wilayah, atau apapun namanya, dihindari oleh pemerintah pusat. Soalnya, jika isolasi wilayah bisa ditafsirkan sebagai bahwa masyarakat tidak beraktivitas secara normal. Ada kekhawatiran timbul kecemasan kolektif yang dapat menimbulkan kepanikan. Sebenarnya, PSBB bukan hal baru. Kegiatan ini sudah dijalankan seperti belajar dari rumah. Juga bekerja dari rumah Juga pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terbaru, maklumat dari Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran convid–19. Polri dapat mengambil langkah-langkah yang terukur jika ada kerumunan massa. Hal inilah yang membedakan dengan konsep social distancing.

Sudahlah. Kita percaya sama pemerintah. Rakyat masih percaya dan karenanya masih melekat legitimasi. Yang penting, ada konsistensi dalam pelaksanaannya. Karena itu, segregasi pemerintah pusat-pemerintah daerah, saatnya untuk dihilangkan. Saatnya sekarang bersatu padu untuk menghalau ancaman bersama ini.

Hilangkan kecurigaan dan buruk sangka. Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa ada kepala daerah yang ingin manfaatkan pandemic ini untuk mendongkrak popularitas.Pilpres masih jauh. Demikian juga di level daerah. Tidak usah curiga bahwa para kepala daerah bekerja untuk dongkrak menjaga popularitas. Para Kepala daerah yang bekerja saat ini, mereka semuanya semata untuk melindungi warganya dari ancaman pandemi covid-19. Pilkada ditunda.

Dibutuhkan sinergi. Pemerintah di daerah perlu untuk menjabarkan kebijakan pempus.Misalnya, menghadapi dampak akibat pandemi convid-19, siapa saja warga yang berhak menerimanya. Selama ini, data tentang kelompok terdampak menjadi masalah. Apakah penyaluran dana betul-betul yang berhak untuk menerimanya. Misalnya, saat ini sudah banyak warga Jabodotabek sudah balik ke kampung, lalu dana itu disalurkan. Apakah sudah tepat. Dan seterusnya.

Jika pempus sudah menyediakan safety net bagi ‘orang miskin baru’. Lalu, bagaimana komitmen Pemprov, Pemkab, Pemkot. Jika sudah ada komitmen, bagaimana desain program agar tidak saling tumpang tindih satu sama lain. Di level pemerintahan RT/RW pun perlu bergerak. Perlu mengidentifikasi mengidentifikasi siapa yang survive dan rentan. Juga siapa yang punya status ODP, PDP, dan confirm. Jika semua bergerak, inilah hasil dari pemerintahan dinamis. Yakni yang responsive terhadap permasalahan publik. Jadi, pemerintahan dengan pola kerja yang kaku, stabil, dengan mengandalkan instruksi tidak relevan pada situasi bencana saat ini.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy