Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pangan – Kendari Pos
Nasional

Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Bahan Pangan

Kamaruddin Djafar

KENDARIPOS.CO.ID — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan wacana darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus korona atau Covid-19. Hal ini dilakukan untuk merespons pandemi korona (Covid-19) yang penyebarannya kian mengkhawatirkan. Tak ayal, wacana tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Ada yang menilai karantina wilayah lebih baik ketimbang menerapkan darurat sipil. Kedua item itu berbeda dasar hukumnya.
Penerapan darurat sipil ketika keadaan bahaya selain keadaan darurat militer dan keadaan perang, terjadi saat alat perlengkapan negara dikhawatirkan tak dapat mengatasi kondisi keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau di sebagian wilayah negara.

Kondisi itu terjadi jika negara terancam pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, perkosaan wilayah, atau negara dalam bahaya. Rujukannya adalah Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang diteken Presiden Sukarno.

Sedangkan karantina wilayah merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah cenderung pada pembatasan penduduk di suatu wilayah (wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi).

Pakar Hukum Tata Negara Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr.Kamaruddin Djafar menilai, rencana pemerintah menerapkan kebijakan darurat sipil saat ini sudah tepat.
“Jangan sampai pemerintah telat merespons sehingga menimbulkan dampak yang lebih buruk.
Situasi saat ini sebenarnya disebabkan kita terlambat memblok pintu masuk. Kalau saja lebih cepat, tidak akan separah ini kondisinya. Jadi, darurat sipil dipandang penting saat ini,” ujar Dr Kamaruddin kepada Kendari Pos, kemarin.

Namun selama penerapan darurat sipil, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Dampak ekonomi juga harus dipertimbangkan. Pemerintah mesti menyediakan dana talangan atau bantuan sosial untuk masyarakat.

“Problem (masalah) penyebaran Covid-19 terletak pada interaksi publik yang tidak terkontrol. Sehingga ini harus dibatasi guna memutus rantai penularan. Hanya saja, pemerintah harus siap dan mau mengalokasikan anggaran-anggaran pembangunan yang tidak terlalu penting atau dapat ditunda, mengingat situasi darurat sekarang ini,” terangnya.

Menurutnya Dr.Kamaruddin, masyarakat kini kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, ketersediaan bahan pangan dan jaminan kesehatan harus diprioritaskan. Tracking wilayah juga harus lebih ditingkatkan. “Kejar daerah mana saja yang rawan. Dibuat klasternya. Kalau perlu, semua bergerak sampai ke tingkat RT. Ini cara yang bisa memotong penyebaran,” tegasnya.

Ketika darurat sipil diterapkan, kata dia, pemerintah dapat menggunakan cara apapun untuk membatasi masyarakat. Pengerahan aparat keamanan sangat mungkin ditempuh. Karenanya, ia tidak memungkiri bahwa penerapan kebijakan ini akan mendapat penolakan dari banyak pihak.

Akademisi Universitas Muhammadiyah Kendari ini menyebut, kesadaran masyarakat soal pentingnya membatasi interaksi di tengah pandemik korona masih kurang. Oleh sebab itu, darurat sipil lebih cocok diterapkan.

“Pertama, sebagian warga masih ada yang menganggap bahwa wabah ini tidak akan sampai kepada mereka. Ini kesalahan berpikir. Kedua, ada masyarakat yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya. Masih ingin jalan, rekreasi, dan sebagainya. Padahal harus ditahan dulu keinginan itu,” pungkas Dr.Kamaruddin.

Sementara itu, praktisi hukum Universitas Jayabaya, Ricky Vinando mengatakan jika darurat sipil harus menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, maka hal ini dinilai melanggar konstitusi. “Itu tidak bisa dilakukan jika acuannya Perppu 23/1959. Kalau dilakukan darurat sipil, malah melanggar konstitusi (UUD 1945),” ujarnya kepada dalam keterangannya kepada jawapos.com.

Ricky menyampaikan, Perppu Nomor 23 Tahun 1959 nomor 4 paragraf ke-3, disebutkan bahwa menurut undang-undang dasar kekuasaan, Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Ricky, jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Presiden Jokowi sudah tidak bisa memakai Perppu tersebut, jika mau menetapkan keadaan darurat sipil Covid-19. Namun situasi abnormal terjadi. “Presiden Jokowi bukan sebagai mandataris MPR. Dengan kata lain tidak lagi diangkat oleh MPR, melainkan terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu),” beber Ricky.

Ricky memandang, seharusnya Presiden Jokowi tak melontarkan wacana kebijakan darurat sipil yang acuannya Perppu 23 Tahun 1959. Seharusnya memang yang relavan saat ini merupakan karantina wilayah. “Karena kalau dipaksakan darurat sipil walau ini sebagai opsi terakhir jika kondisi abnormal, tapi melanggar konstitusi. Karena memakai aturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi,” tukasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Pemerintah menyiapkan skenario penanganan virus korona atau Covid-19 dari yang ringan, moderat hingga yang terburuk. Namun, opsi terburuknya menerapkan darurat sipil. “Ya semua skenario itu kita siapkan, dari yang ringan, yang moderat, sedang, maupun yang terburuk,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor.

Jokowi menyebut, darurat sipil disiapkan jika ada kondisi abnormal, namun untuk sekarang ini tidak diterapkan. “Darurat sipil itu kita siapkan jika ada kondisi abnormal, sehingga perangkat itu kita siapkan dan sampaikan. Tapi kalau kondisinya kayak sekarang ini ya tentu saja tidak,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, saat ini Pemerintah mengharapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Menurutnya, aturan ini sudah efektif berlaku setelah penandatanganan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Kepres). (uli/b/jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy