Pakar Ekonomi Sultra: BLT Jadi Katup Pengaman Sementara – Kendari Pos
Nasional

Pakar Ekonomi Sultra: BLT Jadi Katup Pengaman Sementara

Dr Syamsir Nur

KENDARIPOS.CO.ID — Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak pandemi corona virus 2019 (Covid-19) adalah keluarga miskin dan pekerja sektor informal. Pemerintah memberi stimulan berupa kartu pra-kerja bagi pekerja sedangkan bagi keluarga miskin mendapat bantuan langsung tunai (BLT) selama tiga bulan.

BLT bersifat sementara yang merupakan bentuk proteksi sosial pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal. “Besarannya mungkin belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akibat disparitas harga kebutuhan yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun, setidaknya ini dapat menjadi katup pengaman untuk meringankan beban masyarakat terdampak,” tutur Dr Syamsir Nur, Pakar Ekonomi Sultra kepada Kendari Pos, Selasa (14/4).

Karenanya, pemerintah daerah (Pemda) bertanggung jawab dalam penyediaan data agar program tersebut segera dirasakan manfaatnya.
Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait proteksi sosial ini yakni kecepatan, kelembagaan, dan keterpaduan.

Pertama, kondisi ekonomi masyarakat terdampak saat ini kian hari semakin sulit akibat tidak beraktivitas dan memasuki bulan Ramadan.Maka dari itu, BLT harus segera direalisasikan agar benar-benar mampu mengamankan kebutuhan masyarakat sasaran di waktu yang tepat.

Kedua, pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan yang baik agar pelaksanaannya tepat sasaran serta bantuan yang diberikan mudah diperoleh.”Hal ini penting karena proteksi ditujukan kepada kelompok masyarakat yang non PKH dan non Bantuan Pangan Tunai. Pemda perlu menentukan sesegera mungkin bagaimana desain kelembagaan atau tata kelola yang tepat mulai dari pendataan hingga pada penyaluran bantuan tersebut,” terang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo (FEB UHO) itu.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan atau tidak optimalnya proteksi sosial pemerintah disebabkan persoalan tata kelola sehingga menyebabkan bias terhadap penerima manfaat.

Hal ketiga yang perlu dipastikan yakni keterpaduan. Kriteria proteksi sudah ditetapkan yaitu masyarakat terdampak Covid-19 dengan jumlah yang terbatas. Sebab itu, Pemda Sultra harus menyediakan data masyarakat terdampak secara akurat. Di sini, pemerintah bisa membangun koordinasi dengan beberapa pihak misalnya perbankan, lembaga pembiayaan, asosiasi pelaku usaha, akademisi maupun antar pemerintah kabupaten/kota hingga di level bawah.

Setidaknya, pihak-pihak tersebut memiliki data yang bisa dijadikan informasi pembanding untuk menentukan masyarakat sasaran.

“Kita harus akui bahwa manajemen data kita di daerah masih menjadi persoalan hingga saat ini,” ungkap doktor alumni Universitas Brawijaya Malang itu.

Dr.Syamsir Nur menambahkan, sekira tiga bulan ini beban ekonomi akibat pandemi virus korona masih dirasakan penduduk perkotaan. Namun, dalam waktu satu atau tiga ke depan, jika wabah ini belum juga teratasi dan pemerintah tidak melakukan mitigasi dini, beban berat akan meluas ke penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan.

“Kita tahu bahwa untuk bertahan hidup, penduduk desa terpaksa keluar dan berinteraksi dengan siapa saja. Mereka juga umumnya tidak memiliki tabungan. Berbeda dengan penduduk perkotaan.
Karenanya, physical distancing di pedesaan akan lebih sulit dibanding di perkotaan,” ujar Dr.Syamsir Nur.

Oleh karena itu, semua pihak mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta (pengusaha), serta masyarakat desa harus bersinergi. Pemda berperan menyiapkan regulasi pengelolaan dana desa yang diarahkan pada pengaman lapis bawah masyarakat desa serta mendorong adanya kerjasama lintas desa untuk pengamanan pangan desa.

Pemdes bisa dengan membangun dan mengefektifkan kembali lumbung pangan desa dan membangun kordinasi dengan semua lembaga di tingkat desa untuk bersama-sama melakukan pencegahan dini penyebaran virus. Adapun pengusaha, dapat yakni berkeja sama dengan Pemda melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk penyediaan kebutuhan utama masyarakat desa (non cash) serta supporting Pemda dalam bentuk bantuan tunai (cash transfer).

Pengaktifan lumbung pangan desa tersebut dimaksudkan untuk memotret ketersediaan kebutuhan pangan apakah stok yang ada cukup untuk warga desa atau masih memungkinkan untuk didorong ke luar. “Kuncinya ada pada pemenuhan kebutuhan pangan. Kalau kita bicara jangka panjang, maka harusnya mengatasi wabah Covid-19 bisa dimulai dari desa. Karena desa menjadi supplier beberapa kebutuhan masyarakat kota,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sekira 31.033 warga miskin di Sultra bakal menerima BLT. Jumlah itu merujuk data Kemensos. Namun tak semua keluarga miskin berhak mendapat BLT. Pemerintah pusat sudah membatasi dengan syarat bahwa penerima BLT belum pernah mendapat bantuan sosial (Bansos) lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Pra-Kerja.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sultra, Armunanto mengatakan, penerima BLT dari pemerintah pusat untuk Provinsi Sultra berjumlah 31.033 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah itu di luar penerima program PKH dan bantuan sosial pangan.

“Kami sedang melakukan pendataan. Setelah tuntas, akan kami kirim kembali ke Kemensos sebagai bentuk klarifikasi data. Mereka sebagai penerima ini merupakan masyarakat kurang mampu yang terdampak Covid-19. BLT diberikan selama tiga bulan, mulai April hingga Juni 2020. Besarannya Rp. 600 ribu per bulan untuk satu KPM,”ujar Armunanto. (uli/rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy