Pakar Anggap Manajemen Komunikasi Istana Buruk – Kendari Pos
Nasional

Pakar Anggap Manajemen Komunikasi Istana Buruk

Istana Kepresidenan RI

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengklarifikasi pernyataan juru bicara Presiden Fadjroel Rachman terkait diperbolehkannya warga untuk mudik lebaran. Karena yang benar adalah pemerintah berupaya mengajak masyarakat untuk tidak mudik.

“Pernyataan yang benar adalah, pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik, ini untuk mencegah penyebaran wabah Korona,” kata Pratikno kepada wartawan, Kamis (2/4).

Pratikno juga menuturkan, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial (Bansos) khususnya untuk 3,6 juta warga DKI Jakarta yang perekonomiannya terdampak wabah Korona. Adanya Bansos ini diharapkan, masyarakat tidak pulang ke kampung halamannya.
“Pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah,” beber Pratikno.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, masyarakat tetap diminta untuk menjaga jarak aman atau physical distancing. “Jaga jarak aman dan ikuti protokol pencegahan penyebaran Covid19,” pungkasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri. “Presiden Jokowi menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020,” ujar Fadjroel dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (2/4).

Namun demikian, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bagi pemudik yang pulang ke kampung halamannya wajib melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. “Pemudik wajib melaukan isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan
(WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.

Fadjroel juga menegaskan, kebijakan pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Wavah Virus Korona (Covid-19).

Selain itu, pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Korona. “Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur,” tukasnya.

Namun, pernyataan itu kembali diluruskan oleh Fadjroel yang mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik, sebagaimana senada dengan pernyataan Mensesneg Pratikno.

Di Istana terjadi miskomunikasi mengenai boleh atau tidaknya masyarakat untuk mudik di tengah pandemi virus Korona di tanah air. Masyarakat pun dibingungkan dengan berbagai pernyataan yang tidak searah itu.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, terjadinya perbedaan pernyataan tersebut karena komunikasi di istana belum dikelola secara benar. “Manajemen komunikasi di Istana itu belum berjalan dengan baik. Harusnya bisa dikelola secara profesional dan segera diperbaiki,” ujar Emrus kepada JawaPos.com, Kamis (2/4).

Harapannya, kejadian miskomunikasi tersebut tidak terulang untuk kedua kalinya. Karena juru bicara merupakan kepanjangan tangan dari Presiden. Sehingga semuanya harus selaras dan seiya sekata.
“Manajemen komunikasi di Istana itu tidak bagus, karena yang mengelola tidak mengerti komunikasi,” katanya.

Oleh sebab itu supaya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Maka Presiden Jokowi disarankan untuk membentuk unit baru. Misalnya seperti Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan.

Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan tersebut menjadi penanggung jawab komunikasi di Istana. Semuanya diarahkan untuk satu kata seperti yang Presiden Jokowi katakan. “Setiap ?organisasi, setiap unit kerja harus dipimpin oleh satu orang. Tetapi di bawahnya ada tim. Jadi penanggung jawab satu orang. Harusnya itu Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Nantinya, kata Emrus, posisi Juru Bicara Kepresidenan tersebut ada di bawah kordinasi Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan. Ini agara tidak ada lagi miskomunikasi di lingkungan Istana, karena semuanya terkontrol dan satu suara seperti Presiden Jokowi. “Jadi jubir itu salah satu bawahan dari kepala unit. Itu jubir bagian terkecil,” ungkapnya.

Untuk orang yang ada di dalam struktur Kepala Unit Komunikasi juga semuanya harus berlatar komunikasi pendidikan. Sehingga tidak bisa diberikan ke sembarang orang. “Jubir harus orang komunikasi. Orang-orang yang ada di bagian komunikasi itu pendidikan harus komunikasi dan juga orang yang pernah menjadi wartawan,” pungkasnya. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy