Nyaris Semua Kecamatan di Kendari Masuk Zona Merah, Pemprov dan Pemkot Nilai Belum Perlu Terapkan PSBB – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Nyaris Semua Kecamatan di Kendari Masuk Zona Merah, Pemprov dan Pemkot Nilai Belum Perlu Terapkan PSBB

Peta Kendari

KENDARIPOS.CO.ID — Pertahanan melawan gempuran virus korona (Corona-19) di Sultra masih dalam kategori stabil. Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota di Sultra kompak gencar membangun perimeter pertahanan dari serangan musuh tak kasat mata itu. Entah dengan menerapkan social dan physical distancing, penyemprotan disinfektan, kampanye menerapkan perilaku hidup sehat dan mengenakan masker.

Kendati begitu, kekhawatiran publik tetap saja menyeruak ke permukaan. Desakan dan masukan dari berbagai elemen bertubi-tubi diterima Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari agar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

Pemerintah enggan gegabah mengaplikasikan masukan tersebut. PSBB bisa saja dilakukan namun tidak semudah dibayangkan. Daerah pengusul harus memenuhi syarat PSBB dari berbagai aspek. Memang cukup berliku. Syarat itu semata-mata untuk menghindari dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

PSBB dinilai menjadi solusi untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Sultra. Pemprov Sultra menilai PSBB belum bisa dilakukan karena daerah yang meminta PSBB harus memenuhi beberapa syarat.

Syarat itu adalah jumlah kasus dan kematian, adanya epidemiologis di tempat lain. Selain itu, syarat kesiapan harus dipenuhi yakni ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, sarana prasarana kesehatan, anggaran, operasional jaringan pengaman sosial, dan pengamanan. Kemudian data lain harus dipenuhi seperti peningkatan kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi, penyebaran dan peta penyebaran menurut waktu, kejadian transmisi lokal dan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyatakan ada penularan generasi kedua dan ketiga.

Pj.Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sultra, La Ode Ahmad P.Bolombo mengatakan Sultra dinilai belum masuk kriteria PSBB. “Andai ada daerah yang mengusulkan (PSBB) maka harus melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan itu juga butuh desain komprehensif. Daerah harus menyiapkan skenario agar PSBB tidak menimbulkan gejala sosial yang lain, harus mendapatkan rekomendasi aparat keamanan, Polri misalnya,” ujarnya kepada Kendari Pos, Minggu (19/4).

Ahmad P.Bolombo menjelaskan daerah pengusul PSBB harus memastikan aktivitas logistik bisa bergerak dengan baik. Aktivitas di pintu masuk harus tercover, sarana kebutuhan pokok masyarakat pun harus dipastikan tidak terganggu. “Itu harus dipikirkan secara matang. Distribusi logistik, ketersediaan bahan pokok strategis bagi masyarakat itu menjadi bagian penting. Kemudian, pemerintah pun harus memastikan arus mobilisasi orang tidak terganggu,” jelasnya.

Selama itu bisa terpenuhi maka bisa bisa saja PSBB dilakukan. Namun, penting diingat bahwa syarat utama harus dipenuhi, termasuk rekomendasi keamanan. “Dan usulan pun harus berjenjang melalui gubernur terlebih dahulu dan menteri kesehatan yang akan memutuskan apakah layak atau tidak (PSBB),” papar Ahmad P.Bolombo.

Melihat hasil pemetaan dari tim gugus tugas covid-19, Direktur Politik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu menjelaskan bahwa penyebaran Covid-19 terbesar saat ini berada di Kota Kendari. Stakholder terkait sudah melakukan identifikasi proses penyebaran untuk memutus mata rantai penyebaran wabah.

“Jadi asal muasal sudah dipetakan. Sumbernya itu dari beberapa spot atau orang perorang maupun kelompok. Itu yang diidentifikasi dan dilakukan isolasi terhadap epicenter wabah korona tersebut agar tidak menyebar ke masyarakat lain,” ungkap mantan Direktur Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri itu.

Dia menambahkan tim gugus tugas Covid-19 Sultra tengah menelusuri dan mengidentifikasi penumpang KM Lambelu di turun di Baubau, beberapa waktu lalu. Langkah itu sebagai upaya gugus tugas dalam percepatan pengananan Covid-19.

Di tempat terpisah, Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menegaskan tak akan memberlakukan PSBB. Sebab, PSBB hanya bisa diterapkan atas izin pemerintah pusat. “Tidak sembarangan diberlakukan. Harus atas izin pemerintah pusat dan hanya bisa diajukan ketika suatu daerah secara menyeluruh telah terkonfirmasi ada kasus positif dan terjadi secara masif. Nah, kita Kota Kendari tidak ingin seperti itu. Makanya tidak ada keinginan menerapkan PSBB,”ujar Sulkarnain Kadir, kemarin.

Ia mengakui banyak masukan dari pihak berkompeten agar PSBB diberlakukan di Kendari. Sulkarnain enggan tergesa-gesa meminta persetujuan pemerintah pusat, kendati tujuh kecamatan masuk zona merah. “Memang sudah hampir keseluruhan kecamatan masuk zona merah, tapi sekali lagi Pemkot tidak ingin tergesa-gesa (PSBB). Kita berkoordinasi dengan Pemprov Sultra dan Kementerian Kesehatan RI serta kita baca dan pahami betul syarat diberlakukannya PSBB itu,” ungkap Sulkarnain.

Ketua PKS Kota Kendari itu mengaku masih fokus pada tindakan preventif dan promotif untuk mencegah penyebaran Covid-19 ketimbang bergelut dengan masukan tentang PSBB. “Saya tak hentinya mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan social and physical distancing. Tidak berkegiatan di luar rumah apabila tidak penting, menunda mudik dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas. Mari bersatu melawan virus korona ini,” ajak Sulkarnain.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Gugus Tugas Percepatan Penaganan dan Pencegahan Covid-19 Kota Kendari, tujuh kecamatan masuk zona merah Covid-19. Yakni Kecamatan Kendari Barat, Puuwatu, Kadia, Wuawua, Baruga, Kambu dan Kecamatan Poasia. Empat kecamatan lainnya yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, Abeli dan Kecamatan Nambo belum ditemukan masyarakat yang terinfeksi Covid-19.
(yog/ags/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy