Napi Berulah, Hak Asimilasi Bakal Dicabut – Kendari Pos
Nasional

Napi Berulah, Hak Asimilasi Bakal Dicabut

Kepala Rutan Klas IIB Unaaha, Herianto (kiri), saat memberikan pengarahan pada 49 Napi Rutan yang dibebaskan karena mendapat asimilasi.

KENDARIPOS.CO.ID-JAKARTA. Ini peringatan bagi para nara pidana (napi). Hak asimilasi dan integrasi yang telah diberikan kepada mereka akan dicabut. Jika, napi yang diberikan hak tersebut berulah atau melanggar aturan setelah dibebaskan dari penjara.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nugroho menegaskan akan mencabut hak asimilasi dan integrasi yang telah diberikan pada napi jika kembali melanggar aturan.

“Saya sudah memerintahkan seluruh kepala lapas dan rutan, untuk warga binaan yang melanggar aturan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan asimilasi dan integrasi, dicabut hak asimilasi dan integrasinya,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/4).

Dijelaskannya, selain dicabut hak asimilasi dan integrasinya, warga binaan tersebut juga harus menjalani sisa pidananya di penjara. Selain itu akan ditambah pidana yang baru.

“Napi juga akan dimasukkan ke sel pengasingan, dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Nugroho mengatakan tindakan tegas tersebut harus diberikan sebagai konsekuensi atas aturan yang sudah mereka langgar. Untuk itu, dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak cemas dengan telah dirumahkannya lebih dari 35 ribu narapidana akibat dampak wabah COVID-19.

“Sebanyak 35 ribu lebih narapidana yang menjalankan program asimilasi dan integrasi akibat dampak wabah COVID-19 tetap berada dalam pantauan Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum lain,” jelasnya.

Dikatakannya, napi dan anak yang diberikan asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga.

“Sebelum mereka kembali ke masyarakat, petugas kami memberikan edukasi, menyampaikan aturan-aturan kedisiplinan yang tidak boleh dilanggar selama menjalankan asimilasi dan integrasi serta sanksi yang akan mereka peroleh apabila melanggar, seperti membuat keresahan di masyarakat, apalagi mengulangi melakukan tindak pidana,” ucapnya.

Nugroho mengapresiasi konsistensi kepala lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang tetap melakukan pemantauan kepada napi yang menjalani masa asimilasi dan integrasi dengan cara virtual.

“Seperti Lapas Klas I Tangerang yang melakukan pengawasan lanjutan dengan membentuk grup WhatsApp, agar komunikasi dengan mereka yang asimilasi dan integrasi terus terjaga, juga Bapas yang melakukan pembimbingan dan pengawasan secara online melalui video call dan layanan sejenis,” terangnya.

Menurut Nugroho, pemantauan ini penting untuk memastikan para napi tetap berkelakuan baik. Mengingat adanya potensi napi kembali melakukan tindakan melawan hukum.

Dia berharap para kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan terus melakukan pemantauan narapidana dan tetap berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional (BNN), agar program asimilasi dan integrasi tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

“Jika narapidana yang telah dirumahkan kembali berulah harus langsung ditindak. Oleh karena itu harus terus dipantau dan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” imbuhnya. (fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy