Jadwal Pilkada Masih Tunggu Hasil Raker DPR dan Penerbitan Perpuu – Kendari Pos
Politik

Jadwal Pilkada Masih Tunggu Hasil Raker DPR dan Penerbitan Perpuu

La Ode Abdul Natsir Muthalib

-Soal Kepastian

KENDARIPOS.CO.ID — Wacana kesepakatan untuk menggelar pemunguatan suara Pilkada 9 Desember berpotensi molor. Sebab kepastian jadwal Pilkada masih mengunggu hasil rapat kerja DPR-RI, Kemendagri dan KPU yang digelar Juni atau Juli menanti. Termasuk menanti penertbitan Perpuu oleh Presiden Jokowi.

Ketua KPU Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan ebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan pertemuan setelah masa tanggap darurat Covid-19 berakhir.

Menurutnya masih sangat terbuka opsi lain jadwal penyelenggaraan Pilkada diluar 9 Desember. Karena KPU mengajukan tiga opsi jadwal pemunguatan suara, yakni 9 Desember, 17 Maret 2021 dan September 2021. Jadi Pilkada dapat dilanjutkan setelah ada kepastian kapan pandemi covid-19 dinyatakan mereda atau berakhir.

“Kita menunggu kepastian apakah pemerintah akan memperpanjang masa tanggap darurat (hingga 29 Mei 2020) atau tidak,” ungkapnya.

Kalau pemerintah tidak memperpanjang masa tanggap darurat, maka opsi pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember 2020 bisa diambil. Tapi jika diperpanjang maka masih ada opsi lain dan akan diputuskan nanti dalam rapat bersama.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Halu Oleo (UHO) Dr. Najib Husain mengatakan mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih meresahkan masyarakat, pemerintah tentunya harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan penentuan pemungutan suara Pilkada. Karena yang ditakutkan jangan sampai berimbas pada masyarakat di daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Ia menyarankan penyelenggaraan Pilkada lebih baik digelar 17 Maret 2021. Momen itu terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, karena ia mempredikasi sudah memasuki masa-masa tenang Covid-19 terutama di Sultra.

“Saya mengerti tentang kebijakan pemerintah menetapkan tanggal penyelenggaraan Pilkada. Mengingat adanya kekosongan posisi dalam pemerintahan, meskipun ada pelaksana tugas. Hal ini juga pastinya sudah dikaji dan dibahas secara mendalam, namun masyarakat pun perlu di pertimbangkan disaat pandemi Covid-19 ini,” tutupnya. (m3/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy